- Berdasarkan survei Litbang Kompas, 80,9% responden puas dengan kinerja pasangan ini. Beberapa program unggulan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan janji percepatan swasembada pangan serta energi, menjadi sorotan utama.
Jakarta # Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan genap memasuki 100 hari kerja pada 28 Januari 2025 mendatang. Berbagai kebijakan telah diluncurkan, mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat. Berdasarkan survei Litbang Kompas, sebanyak 80,9 persen responden mengaku puas dengan kinerja pasangan ini dalam 100 hari pertama.
Dalam agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (16/1/2025), Presiden Prabowo mengutarakan janji ambisius untuk mempercepat kinerja pemerintah. Ia menegaskan, “Tunggu, sabar sedikit. Bulan kelima hingga keenam, saudara akan merasakan. Kita akan bergerak secepat-cepatnya.”
Janji dan Capaian Utama Prabowo-Gibran
Dalam 100 hari pertama, berikut sejumlah janji besar Prabowo:
- Kinerja Kabinet Dipercepat: Menargetkan percepatan signifikan pada bulan kelima hingga keenam masa pemerintahan.
- Swasembada Pangan dan Energi: Pemerintah berkomitmen mewujudkan swasembada pangan dalam waktu kurang dari empat tahun, lebih cepat dari target awal. Selain itu, pengembangan energi hijau menjadi prioritas utama.
- Kejutan Besar untuk Ekonomi: Pemerintah optimis mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Dari segi program, Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil menjangkau kelompok rentan di 190 titik di 26 provinsi. Program ini menargetkan 15 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
Survei Publik: Kepuasan Berdasarkan Kalangan
Berikut hasil survei Litbang Kompas terkait kepuasan publik:
- Kalangan Bawah: 84,7% puas, 15,3% tidak puas
- Menengah Bawah: 81,4% puas, 18,6% tidak puas
- Menengah Atas: 75,3% puas, 24,7% tidak puas
- Kalangan Atas: 67% puas, 32,1% tidak puas
Namun, sejumlah tantangan masih menghadang, seperti program 3 juta rumah per tahun, penghapusan utang UMKM, dan wacana swasembada energi.
Tantangan dan Kontroversi
Meski meraih kepuasan publik yang tinggi, beberapa kebijakan menuai kontroversi, termasuk:
- Pengampunan Koruptor: Wacana ini memicu perdebatan publik.
- Pembatalan PPN 12%: Langkah ini dianggap merugikan pendapatan negara.
Wakil Ketua Banggar DPR, Jazilul Fawaid, menekankan pentingnya pemerintahan untuk terus menunjukkan kinerja konkret. “Seratus hari pertama adalah modal awal, tetapi harus dijawab dengan aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
