Indramayu,31/7/2025 # Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi NasDem, Hj. Sri Wahyuni Utami Herman, yang akrab disapa Bunda SWH, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pengambilalihan pengelolaan RSUD MA Sentot di Kecamatan Patrol oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menilai langkah tersebut sebagai solusi strategis demi pemerataan pelayanan kesehatan di wilayah barat Indramayu.
“Saya, Bunda SWH, mendukung penuh langkah Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan RSUD MA Sentot. Ini bukan sekadar alih administrasi, tapi langkah konkrit memperbaiki kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujar Sri Wahyuni Utami Herman dalam keterangannya ke iqronews.click,Kamis (31/7/2025)
Menurutnya, selama ini masyarakat di wilayah seperti Patrol, Anjatan, Bongas, Sukra, Haurgeulis,Gantar,Terisi,Cikedung,Kroya hingga Kandanghaur harus menempuh jarak jauh ke rumah sakit di Cirebon atau Bandung karena keterbatasan layanan medis di RSUD MA Sentot. Kekurangan tenaga dokter spesialis, fasilitas yang minim, dan infrastruktur yang belum optimal menjadi hambatan utama.
“Dengan pengelolaan provinsi, tentu akan ada peningkatan fasilitas, SDM, serta pendanaan yang lebih besar. Rumah sakit ini bisa berkembang menjadi rumah sakit rujukan regional yang layak,” tegas politisi perempuan asal Indramayu ini.
Apresiasi untuk Bupati Indramayu Lucky Hakim
Bunda SWH juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang telah bersikap terbuka dan mendukung langkah strategis demi peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan.
“Keputusan Pak Bupati Lucky Hakim yang mendukung langkah alih kelola ini sangat kami hargai. Itu menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat, bukan sekadar simbolik,” ungkapnya.
Menurut Bunda SWH, tidak semua kepala daerah bersedia melepaskan kewenangan strategis kepada provinsi, namun sikap Bupati Lucky Hakim patut dicontoh sebagai bentuk kolaborasi antarpemerintahan demi kepentingan masyarakat.
Komitmen Legislator : Kawal Hingga Terealisasi
Lebih lanjut, Bunda SWH menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jabar, Pemkab Indramayu, DPRD, dan masyarakat untuk memastikan alih kelola RSUD MA Sentot tidak berhenti di atas kertas. Ia menegaskan komitmennya sebagai anggota legislatif untuk terus mengawal proses tersebut.
“Kami di DPRD Provinsi akan ikut memastikan agar proses ini berjalan lancar dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kesehatan adalah hak rakyat, dan ini harus menjadi prioritas bersama,” pungkasnya.
