Indramayu, 3/8/2025 # Sektor pariwisata di Kabupaten Indramayu tengah menghadapi kondisi stagnasi yang serius. Sejumlah aset wisata yang telah dibangun dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kini dibiarkan terbengkalai, tanpa arah pemanfaatan yang jelas dari pemerintahan saat ini. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat mengenai komitmen dan visi pembangunan yang seharusnya menjadi bagian integral dari program “Beberes Dermayu”.
Salah satu proyek wisata yang paling disorot adalah kawasan wisata Bojongsari. Dulu menjadi destinasi unggulan keluarga, kawasan ini memiliki waterpark, air terjun buatan, hingga Gedung IPTEK Mutiara Bangsa. Namun sejak tahun 2020, kompleks ini seperti ditinggalkan. Fasilitas rusak, lingkungan tidak terawat, dan kegiatan wisata berhenti total. Tidak terlihat ada upaya penyelamatan dari pemerintah daerah, bahkan untuk sekadar pemeliharaan dasar.
Hal serupa juga terjadi di Pantai Karangsong, yang dulunya dikenal dengan wisata mangrove dan kampung nelayan ramah lingkungan. Kini kondisi pantai memprihatinkan, akses buruk, dan tidak lagi menjadi daya tarik wisatawan. Sementara itu, Pulau Biawak – destinasi eksotis yang sempat dijanjikan menjadi wisata unggulan bahari – juga sepi pengunjung akibat minimnya promosi, pengelolaan, dan infrastruktur pendukung.
Tak hanya itu, program desa wisata yang semula digagas untuk memberdayakan ekonomi warga pedesaan kini banyak yang vakum. Plang desa wisata yang dulunya dipasang dengan semangat pembangunan kini tampak usang dan pengelolahan yang tidak berlanjut. Potensi alam dan budaya di desa-desa tersebut belum tergarap maksimal karena tidak ada pendampingan lanjutan dari pihak berwenang.
Pengamat kebijakan publik, Teguh, menyebut kegagalan ini sebagai kombinasi dari lemahnya pengawasan, tidak adanya roadmap pembangunan berkelanjutan, dan kurangnya keberpihakan terhadap sektor wisata.
“Lebih menyedihkan lagi, saat pemerintah sekarang justru belum menunjukkan langkah baru untuk menyelamatkan aset-aset tersebut. Tidak ada sinyal kebijakan jelas ke mana pariwisata Indramayu akan dibawa,” ujarnya.
Padahal, program “Beberes Dermayu” yang digagas sebagai wajah baru pemerintahan saat ini semestinya menjadikan sektor pariwisata sebagai bagian penting dari upaya pembenahan dan penataan daerah. Aset-aset yang sudah dibangun menggunakan uang rakyat tidak boleh dibiarkan mubazir. Harus ada sinkronisasi kebijakan dan pembangunan lintas sektor, agar pariwisata menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan beban anggaran.
Hingga kini, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) belum mengumumkan program atau kebijakan strategis baru yang menyentuh penyelamatan aset wisata. Sementara itu, masyarakat dan pelaku usaha lokal masih menanti langkah konkret dari pemerintah.
Indramayu memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata. Namun jika tidak dikelola dengan arah dan visi yang kuat, maka proyek-proyek masa lalu hanya akan menjadi simbol pemborosan dan kegagalan tata kelola daerah. Program Beberes Dermayu harus diiringi dengan pembangunan nyata yang berdampak langsung, terutama dalam menghidupkan kembali destinasi wisata yang telah terbengkalai.
