intermezzo #Demokrasi Pilwu Indramayu: Jauh dari Hakikat Demokrasi yang Sesungguhnya

Pemilihan Kuwu (Pilwu) sejatinya merupakan bentuk paling dasar dari demokrasi. Di sinilah kehendak rakyat desa seharusnya menjadi penentu arah kepemimpinan lokal. Namun realitas Pilwu di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu. Rabu,10 Desember 2025. Menunjukkan bahwa makna demokrasi sesungguhnya masih jauh dari harapan.

Proses pemilihan yang seharusnya menjadi pesta rakyat, justru terseret oleh praktik politik uang, pembotoh, hingga dugaan keterlibatan oknum penyelenggara.

Fenomena ini membuat Pilwu tidak lagi berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi, melainkan berubah menjadi arena transaksional yang dikendalikan modal, keberuntungan, dan permainan aktor-aktor tertentu.

Politik Uang yang Kian Mengakar

Di berbagai desa, praktik tebar uang bukan lagi rumor yang dibicarakan di belakang layar. Ia sudah menjadi bagian dari “tradisi baru” Pilwu yang diterima tanpa malu, tanpa rasa bersalah. Kampanye bukan lagi adu program, melainkan adu kuat modal.

Masyarakat yang kesulitan ekonomi menjadi sasaran mudah. Para calon merasa harus “berinvestasi” demi memenangkan kontestasi. Alhasil, Pilwu bukan lagi pertarungan gagasan, tetapi pertarungan amplop.

Konsekuensinya jelas:
Kepala desa terpilih memulai jabatannya dengan beban balas jasa.
Bukan kepada rakyat, tetapi kepada pemberi modal dan tim yang mendanai proses politik uang itu sendiri.

Pembotoh: Demokrasi yang Dipertaruhkan

Pembotoh penjudi politik juga menjadi fenomena yang kian menguat. Mereka bekerja seperti “bandar” yang mempertaruhkan uang, kepentingan, dan pengaruh dalam Pilwu. Dukungan tidak diberikan karena kualitas calon, tetapi karena kalkulasi untung–rugi.

Mereka bisa menentukan arah mobilisasi massa, bagaimana strategi lapangan dijalankan, dan siapa yang harus “dimenangkan”.

Ketika suara rakyat ditentukan oleh pembotoh,
demokrasi tidak hanya rusak, tetapi dipertaruhkan di meja judi.

Pilwu tidak lagi menjadi pilihan sadar warga, tetapi permainan yang dituntun aktor-aktor yang bekerja bukan demi masa depan desa, tetapi demi keuntungan pribadi.

Keterlibatan Oknum Penyelenggara: Krisis Kepercayaan Publik

Lebih memprihatinkan lagi, terdapat dugaan bahwa oknum penyelenggara turut bermain dalam dinamika Pilwu. Mulai dari pengaturan tahapan, keberpihakan halus yang terbaca di lapangan, hingga kelonggaran terhadap praktik pelanggaran yang sebenarnya bisa ditindak.

Ketika penyelenggara yang seharusnya menjadi “wasit” justru tidak netral, maka pertandingan demokrasi berubah menjadi panggung sandiwara.
Kepercayaan publik terkikis. Dan Pilwu bukan lagi cerminan kedaulatan rakyat, melainkan sekadar formalitas yang hasilnya sudah dipengaruhi jauh sebelum hari pemungutan suara.

Demokrasi Tidak Akan Tumbuh Jika Akar Masalah Tidak Diurai

Situasi Pilwu Indramayu hari ini menggambarkan bahwa demokrasi kita baru menyentuh kulitnya saja. Substansi, etika, dan kesadaran berpolitik belum tumbuh secara utuh.

Demokrasi bukan hanya soal mencoblos.
Demokrasi adalah tentang:

kesadaran memilih berdasarkan akal sehat,
penyelenggaraan yang jujur dan adil,
persaingan program dan gagasan,
serta penghormatan terhadap suara rakyat tanpa tekanan dan transaksi.

Selama politik uang masih dipandang sebagai hal yang “wajar”, pembotoh masih berkeliaran menentukan peta suara, dan oknum penyelenggara masih dapat bermain, maka Pilwu di Indramayu akan terus jauh dari makna demokrasi yang sesungguhnya.

Slogan Beberes Dermayu

Pemerintah daerah, pengawas, tokoh masyarakat, dan media harus mengambil peran lebih kuat untuk memutus rantai kerusakan ini. Edukasi publik, penegakan hukum, penggunaan teknologi pengawasan, hingga pembentukan budaya politik sehat harus menjadi prioritas.

Jika tidak, Pilwu hanya akan menjadi ritual rutin yang miskin makna, dan desa yang seharusnya menjadi fondasi utama demokrasi Indonesia akan terus dikuasai praktik-praktik yang merusak.