Indramayu,24/08/2025. # H. Dalam, S.H., K.N., Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyoroti hilangnya program insentif bagi ribuan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun anggaran 2025. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya menyangkut soal kesejahteraan guru, tetapi juga menyentuh fondasi utama pendidikan anak di Indramayu.
“PAUD adalah dasar pembentukan karakter, sikap, dan kecerdasan anak sebelum mereka masuk ke jenjang pendidikan dasar. Jika PAUD lemah, maka pondasi pendidikan anak juga akan rapuh,” tegas H. Dalam, sabtu (23/8/2025).
Ia menilai hilangnya insentif merupakan bentuk pengingkaran terhadap Perda Penyelenggaraan PAUD dan Peraturan Bupati yang sejatinya menjadi landasan hukum. Padahal, insentif yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp 2,7 miliar per tahun untuk 2.748 guru PAUD merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi.
“Memang tidak besar, hanya Rp 100 ribu per bulan. Tetapi itu adalah simbol penghargaan pemerintah daerah terhadap jasa guru PAUD. Sayangnya, sekarang bukan naik, malah dihapus,” ujarnya ke iqronews,click
Lebih lanjut, H. Dalam juga menyoroti jawaban Bupati dalam rapat paripurna DPRD yang menyebutkan bahwa insentif baru akan direncanakan pada tahun berikutnya.
“Artinya sepanjang 2025, guru PAUD tidak mendapat insentif sama sekali. Ini jelas bertentangan dengan semangat percepatan wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya memperkuat pendidikan prasekolah, bukan justru mengalihkan perhatian ke sektor SMA yang merupakan kewenangan provinsi.
“Guru PAUD adalah ujung tombak dalam menanamkan nilai moral, kedisiplinan, dan kecintaan belajar sejak usia dini. Jika mereka merasa diabaikan, maka yang dirugikan bukan hanya guru, tetapi generasi muda Indramayu di masa depan,” tutup H. Dalam.
