Dalam khazanah wayang kulit, Sengkuni bukan sekadar tokoh antagonis. Ia adalah simbol kecerdikan tanpa kebijaksanaan, kecakapan politik tanpa etika, serta kekuasaan yang digerakkan oleh dendam dan tipu daya. Hingga hari ini, karakter Sengkuni tetap relevan untuk dibaca ulang terutama ketika dikaitkan dengan praktik kebijakan dan dinamika pemerintahan modern.
Wayang tidak pernah sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin peradaban, tempat nilai-nilai moral, politik, dan spiritual diuji lintas zaman.
Gandara dan Luka Sejarah yang Melahirkan Sengkuni
Sengkuni berasal dari Kerajaan Gandara. Dalam banyak versi cerita, kehancuran Gandara berakar dari konflik politik, perebutan kekuasaan, dan pernikahan paksa adiknya, Dewi Gandari, dengan Drestarastra dari Hastinapura.
Dari titik inilah Sengkuni tumbuh sebagai tokoh penuh trauma. Ia menyimpan dendam, bukan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan strategi adu domba, provokasi, dan manipulasi opini. Cara ini jauh lebih berbahaya karena bekerja di balik layar, senyap namun menghancurkan.
Pelajaran pentingnya: konflik kekuasaan yang tidak diselesaikan secara adil akan melahirkan generasi politisi yang menjadikan kelicikan sebagai alat utama.
Sengkuni: Arsitek Politik Pecah Belah
Dalam struktur Kurawa, Sengkuni bukan raja, bukan panglima, tetapi penentu arah kebijakan. Ia memengaruhi Duryodana melalui:
-
Hasutan berbalut nasihat
-
Provokasi berbasis ketakutan
-
Manipulasi konflik internal
-
Mengadu elite agar saling mencurigai
Inilah pola klasik politik adu domba: menciptakan kegaduhan agar kekuasaan tetap terkonsentrasi.
Dalam konteks kebijakan pemerintah, karakter Sengkuni bisa dimaknai sebagai:
-
Pejabat atau aktor di sekitar kekuasaan yang lebih mementingkan intrik daripada solusi
-
Perumus kebijakan yang tidak berbasis kepentingan rakyat, melainkan konflik elite
-
Pengambil keputusan yang menikmati kekacauan karena dari situlah pengaruhnya tumbuh
Ketika Kebijakan Kehilangan Moral
Wayang mengajarkan bahwa kehancuran Hastinapura bukan semata karena perang Bharatayudha, melainkan karena kebijakan yang lahir dari bisikan Sengkuni, bukan dari suara nurani.
Pembangunan menjadi berantakan ketika:
-
Keputusan diambil bukan atas dasar kebenaran
-
Kritik dianggap ancaman, bukan koreksi
-
Persatuan dikorbankan demi ambisi kelompok
Ini paralel dengan realitas modern: kebijakan tanpa etika hanya akan melahirkan konflik sosial, ketimpangan, dan stagnasi pembangunan.
Refleksi Religius: Ilmu Tanpa Akhlak
Dalam perspektif religius, Sengkuni adalah gambaran ilmu tanpa akhlak. Ia cerdas, fasih bicara, paham strategi namun kehilangan nilai ketakwaan.
Wayang sejalan dengan pesan moral agama:
Kecerdasan yang tidak dibimbing oleh nurani akan menjadi sumber kerusakan.
Kebijakan publik seharusnya lahir dari nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada kemaslahatan bersama bukan dari dendam, ketakutan, dan manipulasi.
Menghindari Jalan Sengkuni
Wayang tidak mengajarkan kita untuk membenci tokoh seperti Sengkuni, tetapi mewaspadai sifatnya terutama ketika ia hidup dalam praktik kebijakan dan pemerintahan.
Pemerintah yang kuat bukan yang paling lihai berpolitik, melainkan yang mampu menjaga moral kekuasaan. Sebab sejarah, seperti wayang, selalu berulang hanya tokohnya yang berganti nama.
