Anjatan-Indramayu # Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu,Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah sekolah yang sudah mensosialisasikan program MBG kepada siswa hingga kini belum menerima realisasi pembagian makan bergizi, padahal dapur MBG di wilayah tersebut telah siap beroperasi penuh.
Salah satu Kepala Sekolah SMP di Kecamatan Anjatan mengaku kecewa karena pihaknya merasa seperti “kena prank”.
Menurutnya, sejak awal September sekolah sudah menyampaikan kepada siswa bahwa akan ada pembagian makan bergizi dari program pemerintah, namun hingga kini belum ada distribusi yang dijadwalkan oleh koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah setempat.
“Kami sudah sosialisasi ke anak-anak dan guru-guru, berharap program ini bisa segera jalan. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Rasanya seperti kena prank, padahal dapur MBG di wilayah kami sudah siap melayani,” ujarnya dengan nada kecewa, Kamis, 09/10/2025 ke iqronews.click
Informasi di lapangan menyebutkan, ada salah dapur MBG di Anjatan yang dekat dengan lokasi sekolah tersebut yang mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat per hari, namun baru sekitar 1.000 penerima yang terakomodir. Kapasitas besar yang belum digunakan sepenuhnya itu membuat serapan program berjalan lambat, sementara sekolah-sekolah sudah menunggu pelaksanaan sejak awal bulan.
Keterlambatan tersebut diduga disebabkan oleh lambannya koordinasi dan validasi data penerima manfaat di tingkat SPPG Kecamatan, dan desa. Kondisi ini menimbulkan kesan di masyarakat bahwa program bergizi gratis yang dijanjikan belum benar-benar menyentuh sasaran.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebelumnya menegaskan agar daerah segera memaksimalkan dapur yang sudah siap beroperasi. Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan agar anggaran terserap maksimal dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Kami mendorong seluruh daerah mempercepat pelaksanaan. Dapur yang sudah siap harus segera difungsikan secara penuh,” ujarnya dalam keterangan resminya.
Pemerintah pusat sendiri telah memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 bagi setiap daerah untuk meningkatkan serapan. Jika tidak menunjukkan progres signifikan, Kementerian Keuangan akan mengevaluasi bahkan memangkas sebagian anggaran MBG.
Warga dan tenaga pendidik di Anjatan berharap agar hambatan koordinasi segera diselesaikan. Sebab, di lapangan, program MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi juga harapan bagi siswa untuk mendapatkan asupan gizi sehat secara rutin.
