intermezzo # Ketika Oknum Wartawan dan LSM Menyalahgunakan Wewenang, Siapa yang Dirugikan?
Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejatinya lahir sebagai pilar kontrol sosial. Keduanya memiliki mandat moral untuk mengawal kepentingan publik, menegakkan transparansi, dan melindungi kelompok lemah dari penyalahgunaan kekuasaan. Namun, mandat luhur itu menjadi ternodai ketika muncul oknum-oknum yang justru menyalahgunakan identitas wartawan dan LSM untuk kepentingan pribadi.
Fenomena ini bukan hal baru. Dengan membawa embel-embel “temuan”, “laporan”, atau “aduan masyarakat”, oknum tertentu mendatangi sekolah, desa, atau institusi publik. Alih-alih melakukan klarifikasi atau advokasi yang sehat, mereka justru menyampaikan tekanan terselubung bahkan terang-terangan dengan ancaman akan melaporkan ke dinas, mempublikasikan pemberitaan negatif, atau menggerakkan jejaring LSM. Dalam sejumlah kasus, tekanan tersebut berujung pada permintaan biaya.
Di titik inilah fungsi kontrol sosial bergeser menjadi alat intimidasi.
Bukan Kritik, Apalagi Jurnalistik
Kritik adalah hak. Pelaporan dugaan pelanggaran juga hak setiap warga negara. Namun, hak itu gugur secara moral dan hukum ketika dijadikan alat tawar-menawar. Ketika ancaman laporan atau publikasi dikaitkan dengan permintaan imbalan, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai kerja jurnalistik atau advokasi LSM, melainkan penyalahgunaan peran.
Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dengan jelas menempatkan wartawan sebagai profesi yang independen, tidak berpihak, dan tidak mencari keuntungan pribadi dari pemberitaan. Demikian pula LSM, yang secara etis seharusnya bekerja atas dasar kepentingan publik, bukan kepentingan transaksional.
Sayangnya, ulah segelintir oknum ini justru menciptakan stigma buruk terhadap wartawan profesional dan LSM yang bekerja tulus di lapangan.
Sekolah dan Institusi Publik Kerap Jadi Sasaran
Institusi pendidikan sering menjadi sasaran empuk. Di satu sisi, sekolah dituntut transparan dan akuntabel. Di sisi lain, sekolah juga kerap berada pada posisi rentan karena takut disalahpahami publik. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menekan, bukan membina.
Padahal, sekolah yang terbuka terhadap klarifikasi dan siap diawasi oleh dinas berwenang tidak seharusnya dihadapkan pada tekanan nonformal yang beraroma intimidasi. Jika setiap dugaan langsung dibungkus ancaman publikasi tanpa verifikasi berimbang, maka yang terjadi bukan edukasi publik, melainkan pembunuhan karakter.
Merusak Kepercayaan Publik
Dampak paling berbahaya dari praktik ini adalah rusaknya kepercayaan publik. Masyarakat menjadi sulit membedakan mana wartawan profesional dan mana oknum. Mana LSM yang tulus membela kepentingan rakyat, dan mana yang sekadar menjadikan laporan sebagai komoditas.
Jika dibiarkan, praktik semacam ini tidak hanya merugikan institusi yang ditekan, tetapi juga merusak sendi demokrasi dan peran masyarakat sipil itu sendiri.
Saatnya Bersikap Tegas dan Dewasa
Institusi publik tidak perlu alergi terhadap kritik. Namun, mereka juga tidak boleh tunduk pada tekanan yang menyimpang dari hukum dan etika. Jalur klarifikasi, audit, dan pengawasan resmi tetap harus dibuka. Sebaliknya, segala bentuk intimidasi berkedok profesi perlu dilawan dengan keberanian, dokumentasi yang baik, dan jika perlu, jalur hukum.
Pers dan LSM akan tetap mulia jika dijalankan dengan niat lurus. Tetapi ketika identitas itu disalahgunakan, maka kritik berubah menjadi ancaman, dan kontrol sosial berubah menjadi alat pemerasan.
Di titik itulah, publik perlu bertanya: siapa sebenarnya yang sedang diawasi, dan siapa yang sedang memanfaatkan keadaan?
Oleh : Tosu – Toto Suranto
Redaksi iqronews.click dan Citizen Journalist
