Bandung # Panitia Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat (PPKIB) turut hadir dalam acara Fokus Group Discussion (FGD) dengan topik Evaluasi Laporan Kapasitas Daerah Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) di Provinsi Jawa Barat. Agenda yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini merupakan forum strategis yang dihadiri pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat serta berbagai pihak yang berkepentingan dalam isu pemekaran daerah. Kamis, 4 /12 /2025.
Selain mengikuti FGD, PPKIB juga menghadiri Musyawarah Daerah (Musyda) III Forkoda PP Jabar, yaitu forum presidium pemekaran kabupaten/kota se-Jawa Barat. Musyda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara CDPOB dan pemerintah provinsi dalam menyongsong rencana terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pemekaran Daerah sekaligus pencabutan moratorium pada tahun 2026.
Ketua Komisi I DPRD Jabar Terpilih sebagai Ketua Forkoda PP Jabar
Dalam Musyda III tersebut, terpilih Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua Forkoda PP Jabar sekaligus Ketua Formatur. Formatur akan diperkuat oleh unsur Ketua 2 CDPOB se-Jawa Barat, terdiri dari:
-
10 CDPOB yang sudah memenuhi persyaratan dan telah diusulkan kepada Pemerintah Pusat
-
5 CDPOB yang masih dalam proses pemenuhan persyaratan
Kepemimpinan baru ini diharapkan mampu mempercepat proses harmonisasi regulasi, memperkuat advokasi, serta mendorong percepatan pemekaran daerah secara terukur dan sesuai standar kapasitas daerah.
Pemprov Jabar dan DPRD Siapkan Langkah Strategis Menyambut Regulasi Baru Pemekaran
Dalam forum FGD, Pemprov Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan langkah awal menghadapi perubahan regulasi pemekaran daerah. Salah satunya adalah pembaruan data kapasitas daerah, verifikasi kesiapan daerah induk, serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait evaluasi CDPOB.
Hadir dalam forum tersebut:
-
Perwakilan Gubernur Jawa Barat
-
Kepala Biro Pemerintahan dan staf
-
Kabag Tapem Kabupaten
-
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jabar
-
Wakil Ketua dan anggota Komisi I
-
Ketua Komisi IV dan Komisi V
-
Tim Kajian Otonomi Daerah Kemendagri
-
Sekjen Forkonas PP DOB
-
Jurnalis dari berbagai media
Diskusi berlangsung produktif hingga pukul 21.45 WIB, mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam mempersiapkan transisi menuju kebijakan otonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif.
Komitmen Bersama Menuju Pemekaran Daerah yang Berkelanjutan
FGD ini diharapkan menjadi pondasi bagi penyempurnaan laporan kapasitas daerah, sebagai dokumen krusial yang menjadi tolok ukur kesiapan CDPOB. Bagi Jawa Barat provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia pemekaran daerah dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan identitas daerah.
PPKIB sebagai salah satu unsur masyarakat yang mendukung perjuangan pemekaran wilayah, menyambut baik terselenggaranya forum ini dan siap bersinergi dengan pemerintah serta lembaga legislatif agar proses pemekaran dapat berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
