Nilai PK Nol di Pilwu Tinumpuk: Saatnya Belajar Jujur dan Transparan dalam Demokrasi Desa

Juntinyuat-Indramayu # Polemik yang muncul dalam seleksi tambahan Pemilihan Kuwu (Pilwu) Desa Tinumpuk tidak hanya mencerminkan keberatan personal seorang bakal calon, melainkan menjadi cermin penting untuk mengukur kualitas literasi demokrasi di tingkat desa. Polemik ini mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan dengan jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Belajar dari Kasus: Penilaian PK Nol yang Mengundang Tanya

Dalam proses seleksi tambahan, Bakal Calon Kuwu H. Wiyadi menerima nilai PK (Pengalaman Kerja) nol, meskipun ia pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua periode (1999–2009).
BPD adalah lembaga resmi dalam pemerintahan desa, sehingga pengalaman tersebut semestinya memiliki bobot dalam penilaian.

Kasus ini memberikan pelajaran penting:
Setiap proses seleksi pada Pilwu harus bersandar pada fakta, bukan persepsi. Jika pengalaman pemerintahan desa tidak diakui, hal itu berpotensi mencederai prinsip keadilan dalam demokrasi.

Demokrasi Desa Bukan Hanya Tentang Pemilihan, Tetapi Transparansi

Pilwu adalah proses politik akar rumput yang memiliki fungsi edukatif. Ia mengajarkan masyarakat mengenai:

bagaimana nilai-nilai demokrasi dipraktikkan,
bagaimana panitia wajib menjelaskan dasar penilaian,
bagaimana peserta berhak mengetahui alasan keputusan,
serta bagaimana publik berperan mengawasi jalannya seleksi.

Ketika ada informasi bahwa pleno penilaian dilakukan malam hari di ruang Asda I Pemkab Indramayu dan muncul isu-isu seperti “titipan calon” atau “perintah pimpinan”, masyarakat perlu didorong untuk menyikapinya dengan kritis namun tetap berpegang pada fakta.

Masyarakat Sebagai Sekolah Demokrasi Terbaik

Polemik ini sekaligus menjadi contoh bagaimana masyarakat sebenarnya memiliki kekuatan besar dalam menjaga demokrasi.
Beberapa warga Tinumpuk menyatakan siap mengawal proses ini. Namun, lebih dari aksi, yang terpenting adalah kesadaran bahwa demokrasi adalah ruang pendidikan bersama—dimana warga belajar menilai, mengkritisi, dan bertanya.

Masyarakat tidak boleh anti terhadap dinamika. Sebaliknya, dinamika ini justru bisa menjadi pelajaran politik yang membangun kedewasaan demokrasi desa.

Peran Panitia: Bukan Sekadar Menghitung Nilai

Penyelenggara Pilwu bukan hanya pihak administratif, tetapi juga pilar etika demokrasi.
Mereka perlu:

memastikan akurasi data,
menjelaskan dasar penilaian,
menghindari intervensi oknum mana pun,
dan membuka ruang dialog agar tidak muncul ketidakpercayaan publik.

Ketika panitia bekerja dengan prinsip keadilan, warga pun belajar bahwa sistem itu layak dipercaya.

Menunggu Klarifikasi Sebagai Bagian dari Etika Demokrasi

Hingga kini, panitia Pilwu tingkat desa maupun kabupaten belum memberikan penjelasan resmi.
Klarifikasi sangat penting bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk: