Indramayu, 2/8/2025 # H. Dalam, S.H., K.N., Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menanggapi positif rencana pengambilalihan RSUD M.A. Sentot Patrol oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, alih kelola ini bukan hanya soal administrasi atau status aset, tapi menyangkut masa depan pelayanan kesehatan dan ekonomi masyarakat di wilayah Barat Indramayu.
Sebagai tokoh yang dikenal vokal membela kepentingan warga pinggiran, H. Dalam, S.H., K.N. menekankan bahwa perubahan status RSUD M.A. Sentot akan menjadikannya rumah sakit rujukan regional yang melayani lintas kabupaten.
“RSUD M.A. Sentot punya posisi strategis. Ketika nanti resmi dikelola provinsi, fasilitas dan layanannya pasti meningkat. Kemungkinan besar naik menjadi rumah sakit tipe B atau bahkan tipe A. Artinya, pasien dari Subang, Majalengka, Cirebon, sampai Karawang bisa dirujuk ke sini,” ujar H. Dalam ke iqronews.click, Jumat (1/8/2025).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia bersifat berjenjang, sehingga keberadaan rumah sakit tipe C tetap dibutuhkan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, terutama di Indramayu bagian barat.
“Kalau RSUD M.A. Sentot naik kelas, kita juga harus siapkan RSUD tipe C di kawasan Indramayu Barat sebagai rumah sakit rujukan tingkat dasar. Itu yang harus jadi perhatian Pemprov Jabar maupun Pemkab Indramayu agar pelayanan tetap merata dan tidak timpang,” jelasnya.
Selain aspek kesehatan, H. Dalam, S.H., K.N. juga menyoroti dampak ekonomi dari perubahan ini. Menurutnya, Kecamatan Patrol akan mengalami pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya arus orang dan aktivitas di sekitar rumah sakit.
“Saat jadi rumah sakit rujukan, orang akan datang bukan hanya untuk berobat. Akan ada peningkatan di sektor UMKM, penginapan, transportasi, hingga warung-warung makan. Ekonomi rakyat akan bergerak,” kata politisi PKB yang dikenal dekat dengan konstituen akar rumput ini.
Ia menambahkan, dalam proses alih kelola aset ke provinsi, harus ada kompensasi nyata dari Pemprov berupa penguatan layanan dasar di daerah yang terdampak langsung, baik secara infrastruktur maupun pelayanan kesehatan.
“Alih kelola bukan berarti lepas tangan. Harus ada kompensasi kebijakan yang menjamin masyarakat tetap mendapat layanan kesehatan terdekat dan berkualitas. Inilah yang akan terus kami kawal di DPRD,” tegas H. Dalam.
Sebagai legislator yang berlatar belakang hukum dan keagamaan, H. Dalam, S.H., K.N. menutup pernyataannya dengan harapan agar pengelolaan rumah sakit tetap mengedepankan nilai keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.
