intermezzo #UMK Naik dan Indramayu Menuju Kawasan Industri, Saatnya Bicara Kualitas Tenaga Kerja
Masuknya Indramayu ke dalam peta pengembangan kawasan industri membawa harapan besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Ribuan hektare lahan disiapkan, investasi mulai dilirik, dan peluang kerja diproyeksikan semakin terbuka. Namun di tengah optimisme tersebut, satu kebijakan krusial ikut menentukan arah masa depan ketenagakerjaan Indramayu: kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2026.
Usulan UMK Indramayu 2026 sebesar Rp 2,91 juta, naik 4,15 persen, tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan struktur ekonomi daerah. Indramayu tidak lagi semata bertumpu pada sektor pertanian dan migas, tetapi mulai bergerak menuju kawasan industri dan manufaktur. Dalam fase transisi inilah, kebijakan upah menjadi penanda keseriusan daerah dalam menyiapkan ekosistem industri yang sehat.
UMK sebagai Sinyal bagi Investor
Sering kali UMK dipersepsikan sebagai beban oleh dunia usaha. Namun dalam perspektif kawasan industri, UMK justru menjadi sinyal stabilitas kebijakan. Kenaikan yang terukur dan berbasis data menunjukkan bahwa Indramayu tidak mengejar upah murah, melainkan iklim investasi yang berkelanjutan.
Investor membutuhkan kepastian: kepastian hukum, kepastian infrastruktur, dan kepastian hubungan industrial. UMK yang ditetapkan melalui musyawarah antara buruh, pengusaha, dan pemerintah memberi pesan bahwa Indramayu siap tumbuh tanpa gejolak sosial yang berlebihan.
Dari Upah Murah ke Tenaga Kerja Berkualitas
Memasuki kawasan industri, Indramayu dihadapkan pada pilihan penting: tetap bersaing lewat upah murah, atau naik kelas dengan tenaga kerja yang produktif dan kompeten. Kenaikan UMK, meski tidak spektakuler, adalah langkah awal menuju perubahan paradigma tersebut.
Upah yang lebih layak membuka ruang bagi peningkatan kualitas hidup pekerja mulai dari kesehatan, pendidikan keluarga, hingga kesiapan mengikuti pelatihan keterampilan. Dalam jangka panjang, ini berdampak pada produktivitas tenaga kerja, sesuatu yang justru dicari oleh industri modern.
Tantangan bagi Daerah dan Dunia Usaha
Tentu saja, kenaikan UMK tidak otomatis menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah daerah dituntut untuk memastikan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi, link and match dengan industri, serta kemudahan perizinan. Di sisi lain, dunia usaha juga perlu beradaptasi dengan model bisnis yang lebih efisien dan berbasis teknologi.
Tanpa peningkatan kualitas tenaga kerja, kawasan industri hanya akan menjadi tempat produksi berbiaya rendah dengan nilai tambah minim. Di sinilah UMK berperan bukan sekadar sebagai angka, tetapi sebagai alat kebijakan pembangunan.
Menata Masa Depan Industri Indramayu
Kenaikan UMK Indramayu 2026 seharusnya dibaca sebagai bagian dari narasi besar: transformasi Indramayu menuju kawasan industri yang inklusif. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan modal, tetapi juga memberi ruang bagi kesejahteraan pekerja lokal.
Jika dikelola dengan tepat, UMK yang adil dan kawasan industri yang tertata bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan, menjadikan Indramayu bukan sekadar tujuan investasi, tetapi juga rumah bagi tenaga kerja yang produktif sesuai dengan Visi dan Misi Indramayu Reang.
oleh : Tamrin, SE.,M.Si.
Pemerhati Sosial dan Ekonomi Masyarakat Cilik
