JAKARTA # Kemerdekaan pers bukan sekadar kepentingan wartawan, melainkan bagian penting dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Prinsip inilah yang kembali menjadi perhatian ketika jurnalis senior sekaligus pemandu acara Rakyat Bersuara, Aiman Witjaksono, memenuhi panggilan kedua untuk memberikan kesaksian dalam persidangan perkara dugaan pemalsuan ijazah dengan Joko Widodo sebagai pelapor dan dr. Tifa sebagai terdakwa.
Dalam kesempatan tersebut, Aiman menegaskan pentingnya menjaga kebebasan pers dan mengingatkan agar penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana tidak dilakukan secara serta-merta.
Memenuhi Panggilan Hukum, Sekaligus Menyuarakan Kemerdekaan Pers
Sebelum memasuki ruang persidangan, Aiman menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum sebagai warga negara. Ia baru dapat memenuhi panggilan kedua karena sebelumnya berhalangan hadir.
Meski bersikap kooperatif, Aiman menyampaikan keberatan secara prinsipil terhadap penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti pidana. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan narasumber ketika hendak menyampaikan informasi kepada wartawan.
“Tidak selayaknya sekali lagi saya garis bawahi tidak selayaknya produk jurnalistik dijadikan barang bukti pidana. Kenapa? Karena narasumber akan takut untuk menyampaikan informasi penting, sehingga hak publik untuk mengetahui dan mencari kebenaran menjadi terhalang,” ujar Aiman kepada awak media.
Ia mengingatkan bahwa pers memiliki fungsi penting dalam membuka ruang informasi, menyampaikan berbagai sudut pandang, serta membantu masyarakat memahami persoalan publik.
Prinsip Keberimbangan Menjadi Fondasi Kerja Jurnalistik
Aiman menjelaskan, program Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews TV diproduksi dengan mengedepankan prinsip keberimbangan atau cover both sides.
Menurutnya, informasi maupun pernyataan yang dipersoalkan dalam program tersebut telah memberikan ruang tanggapan kepada pihak-pihak terkait secara langsung dalam tayangan.
Karena itu, ia berharap proses penilaian terhadap sebuah karya jurnalistik dilakukan dengan melihat keseluruhan proses produksinya, mulai dari pengumpulan informasi, konfirmasi, klarifikasi, hingga pemberian kesempatan kepada pihak yang disebut untuk menyampaikan penjelasan.
“Kami dalam posisi tidak membela kanan atau kiri. Wartawan itu bukan netral, tapi membela nilai (value). Kami tidak pernah membela sosok, tapi membela mana nilai yang baik dan benar,” tegasnya.
Bagi Aiman, keberpihakan wartawan seharusnya berada pada nilai kebenaran, keadilan, dan kepentingan publik, bukan pada individu ataupun kelompok tertentu.
Terkait materi kesaksian, Aiman menyebut keterangan yang disampaikannya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia menjelaskan bahwa substansi keterangannya bersumber dari tayangan resmi program Rakyat Bersuara.
Dalam kesempatan itu, Aiman juga menyinggung informasi mengenai pergantian seluruh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tersebut. Ia berharap perkembangan itu menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses penegakan hukum yang independen dan objektif.
PWI Pusat Tekankan Perlindungan Hukum bagi Wartawan
Dalam memenuhi panggilan persidangan, Aiman didampingi Baren Siagian dari Bidang Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Baren mengapresiasi sikap kooperatif Aiman yang memenuhi panggilan persidangan. Namun, ia juga mengingatkan aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 mengenai kemerdekaan pers dan Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.
Menurut PWI Pusat, pemanggilan wartawan sebagai saksi yang berkaitan dengan produk jurnalistik perlu dicermati secara serius. Jangan sampai proses hukum menimbulkan preseden yang berpotensi mengganggu independensi pers dan membuat narasumber takut memberikan informasi kepada media.
“Kami berharap kepada aparat penegak hukum, di kemudian hari cukuplah Saudara Aiman yang diminta kesaksian terkait produk jurnalistik, agar independensi kami terus berjalan tanpa tekanan. PWI akan tetap mengawal proses ini,” ujar Baren.
PWI menilai, perlindungan terhadap kemerdekaan pers juga merupakan bagian dari upaya menjaga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
UU Pers Memberikan Ruang Perlindungan dan Penyelesaian Sengketa
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kerja jurnalistik dan penegakan hukum perlu ditempatkan dalam kerangka aturan yang jelas dan proporsional.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan bagi kemerdekaan pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara, sedangkan Pasal 8 memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan profesinya.
Selain itu, Pasal 5 mengatur kewajiban pers untuk menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Pasal tersebut juga mengatur hak jawab dan hak koreksi sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan.
Dalam konteks sengketa pemberitaan, Dewan Pers memiliki peran penting untuk melakukan penilaian sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Namun, perlindungan pers bukan berarti setiap produk jurnalistik kebal terhadap hukum. Setiap persoalan tetap perlu diperiksa secara cermat dengan mempertimbangkan konteks karya jurnalistik, kode etik, ketentuan hukum pers, serta kewenangan aparat penegak hukum.
Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Harus Saling Menguatkan
Pada akhirnya, kemerdekaan pers dan penegakan hukum bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan.
Pers membutuhkan ruang kebebasan agar dapat menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, dan pengawasan terhadap kepentingan publik. Sementara itu, penegakan hukum membutuhkan independensi dan objektivitas agar setiap perkara dapat diperiksa berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya dalam menjaga demokrasi dan kepercayaan masyarakat.
Peristiwa kesaksian Aiman Witjaksono menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa perlindungan terhadap kerja jurnalistik bukan semata-mata melindungi profesi wartawan. Lebih dari itu, perlindungan tersebut berkaitan dengan hak masyarakat untuk mengetahui, memperoleh informasi, dan membangun pemahaman secara kritis.
Dengan penghormatan terhadap hukum pers, profesionalisme wartawan, serta penegakan hukum yang objektif, ruang demokrasi diharapkan tetap terjaga. Sebab, pers yang merdeka dan hukum yang berkeadilan merupakan dua pilar penting bagi kehidupan masyarakat yang terbuka dan demokratis.
