Ada kabar yang membuat sebagian orang terdiam, sebagian lagi membuka kalkulator, dan sisanya membuka grup WhatsApp.
Pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara resmi mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung 70 ribu Koperasi Desa Merah Putih.
Bukan 105 unit.
Bukan 1.050 unit.
Tapi 105 ribu.
Rinciannya pun rapi seperti daftar belanja akhir bulan:
-
35.000 pikap 4×4
-
35.000 truk roda enam dari Tata Motors
-
35.000 pikap 4×4 produksi Mahindra & Mahindra
Kalau dijajarkan, mungkin bisa jadi jalur mudik alternatif.
Unit Sudah Datang, Wacana Masih Jalan
Direktur Utama Joao Angelo de Sousa Mota menyatakan siap mematuhi apa pun keputusan pemerintah dan DPR, termasuk jika ada usulan penundaan.
Pernyataan yang terdengar tenang. Seperti orang yang berkata, “Saya siap ikut keputusan rapat,” sambil 1.200 unit pikap sudah lebih dulu turun dari kapal.
Artinya, ini bukan sekadar rencana. Ini sudah masuk tahap: roda menyentuh aspal.
Target: 70 Ribu Koperasi Desa
Impor ini diklaim untuk mendukung 70.000 Koperasi Desa Merah Putih. Secara konsep, armada logistik desa memang terdengar masuk akal. Koperasi butuh kendaraan untuk mengangkut hasil panen, distribusi sembako, atau mungkin mengantar cita-cita swasembada.
Namun publik tetap punya hak bertanya dengan nada setengah serius, setengah senyum:
Apakah koperasinya sudah siap?
Sopirnya siapa?
Skema kepemilikannya bagaimana?
Dan yang paling penting: cicilannya lewat jalur mana?
Industri Lokal Ikut Angkat Suara
Di sisi lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan bahwa produsen otomotif dalam negeri sebenarnya mampu memenuhi kebutuhan pikap untuk koperasi desa.
Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu, impor dalam jumlah raksasa tentu terasa seperti kompetisi yang datang tanpa aba-aba.
Ibarat lomba lari, pelari lokal masih pemanasan, tahu-tahu peserta luar negeri sudah masuk garis finis sambil melambaikan invoice.
Antara Percepatan dan Perhitungan
Dari sudut pandang percepatan pembangunan desa, langkah ini bisa dibaca sebagai upaya cepat menyediakan alat produksi dan distribusi. Tidak perlu menunggu pabrik membangun lini baru, tidak perlu antre lama langsung pesan, langsung kirim.
Namun dari sudut pandang industri nasional, pertanyaannya berbeda:
Mengapa tidak memberi ruang lebih dulu ke dalam negeri?
Apakah tidak bisa kolaborasi?
Atau setidaknya berbagi kue, jangan seluruh loyang dibawa pulang?
Gas atau Rem?
Situasi kini seperti mobil manual di tanjakan. Gas ditekan, tapi kaki kiri tetap siap di kopling.
Agrinas menyatakan siap mengikuti keputusan pemerintah dan DPR. Artinya, jika nanti ada evaluasi, pintu masih terbuka.
Yang jelas, 105 ribu unit bukan angka yang bisa diselipkan di bawah karpet. Ini akan terlihat jelas di pelabuhan, di jalan raya, dan tentu saja di laporan keuangan.
Publik menunggu penjelasan yang lebih detail. Bukan untuk mencari sensasi, tetapi agar mesin kebijakan tidak hanya terdengar garang, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi desa tanpa membuat industri dalam negeri merasa hanya jadi penonton di negeri sendiri.
