Evaluasi Terbuka, Publik Ikut Mengawasi
Rapat Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Indramayu, Jumat (17/4/2026), bukan sekadar agenda formal pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025. Di ruang sidang utama DPRD, isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat mulai dari kesejahteraan tenaga kesehatan (nakes), tata kelola BLUD, hingga pelayanan BPJS dibahas terbuka dan cukup lugas.
Ketua Pansus II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, S.Pd.I, menegaskan bahwa hasil pembahasan ini akan diparipurnakan menjadi rekomendasi resmi agar berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menyoroti masih adanya Silpa dan alokasi belanja pegawai sekitar 30 persen.
Yang cukup menyentuh, ditemukan fakta di lapangan bahwa masih ada nakes berstatus BLUD menerima honor di kisaran Rp500 ribu hingga Rp1 juta per bulan. “Tenaga kesehatan dituntut profesional, tapi kesejahteraannya juga harus diperhatikan,” ujarnya.
Di sinilah publik mulai bertanya dan sekaligus berharap.
Transparansi dan Perbaikan Sistem Jadi Fokus
Anggota Pansus II, Drs. H. Muhaemin, M.Si, menekankan pentingnya transparansi dan kejujuran dalam penyampaian progres LKPJ. Ia juga menyoroti banyaknya jabatan Plt serta meminta kejelasan waktu pelaksanaan APBD agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Sorotan juga mengarah pada praktik retribusi layanan seperti surat sehat, laboratorium, hingga calon pengantin. Sekretaris Dinas Kesehatan menyatakan akan meningkatkan pengawasan agar tidak ada pungutan di luar ketentuan.
Sementara itu, Plt Kepala BKAD Indramayu, Ali Siswoyo, SH, menegaskan perlunya desain ulang skema pembiayaan, termasuk untuk PPPK paruh waktu. Ini sinyal positif bahwa solusi mulai dibahas, bukan sekadar mencatat masalah.
Kepala BKPSDM, Muhammad Zainal Muttaqin, ST., MM, menyampaikan ada 121 jabatan kosong yang akan segera diisi melalui penataan kelembagaan. Ia memastikan penggajian tenaga kesehatan menjadi perhatian agar tidak berada di bawah standar.
Langkah-langkah ini memberi pesan: evaluasi tidak berhenti di meja rapat.
Suara Puskesmas dan Realita Lapangan
Dari sisi layanan, dr. Nurkhasanah, Kepala Puskesmas Margadadi, menyampaikan kondisi riil. Dana kapitasi terbatas, sementara porsi untuk PPPK paruh waktu hanya sekitar 17 persen. Ia juga menegaskan aktivasi BPJS seharusnya tidak dipersulit karena verifikasi merupakan kewenangan dinas sosial.
Anggota Pansus II lainnya, H. Carwan, S.T, menyoroti kendala pelayanan saat kepala puskesmas tidak berada di tempat. Hal sederhana, tapi berdampak besar pada rujukan pasien.
Sedangkan Dalam, S.H., KN., mengingatkan bahwa 49 puskesmas di Indramayu sudah berstatus BLUD dan harus mampu memenuhi standar pelayanan ibu, bayi, dan balita.
Kepala Puskesmas Kedung Wungu juga menyampaikan bahwa pihaknya melayani sekitar 48 ribu penduduk dengan kepesertaan BPJS 20 ribu jiwa. Digitalisasi pelayanan mulai diterapkan sebuah langkah adaptif yang patut diapresiasi.
Dampaknya untuk Masyarakat: Jangan Sampai Pelayanan Terhambat
Bagi masyarakat kecil, persoalan ini bukan sekadar angka Silpa atau persentase anggaran. Ini soal:
Apakah surat sehat bisa diurus tanpa biaya tambahan?
Apakah BPJS bisa aktif tanpa prosedur berbelit?
Apakah nakes yang melayani mereka bekerja dengan tenang dan sejahtera?
Jika pembenahan ini berjalan konsisten, dampaknya akan terasa langsung pelayanan lebih cepat, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Namun sebaliknya, jika rekomendasi hanya berhenti di dokumen, masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya.
Komitmen Perbaikan, Energi Positif untuk Berbenah
Rapat ini menunjukkan satu hal penting: DPRD tidak hanya mengapresiasi capaian, tetapi juga berani mengkritisi dengan solusi. Ada komitmen memperbaiki tata kelola BLUD, memastikan kesejahteraan nakes, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
Ini menjadi momentum evaluasi bersama antara legislatif, eksekutif, dan pelaksana layanan di lapangan.
Optimisme itu ada. Tinggal bagaimana konsistensi dijaga.
