Lelea – Indramayu # Pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat itulah yang tampak dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi NasDem, Hj. Sri Wahyuni Utami Herman, ST., atau yang akrab disapa Bunda SWH, di Balai Desa Telagasari, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Jumat (3/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat. Warga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi infrastruktur, pelayanan publik, hingga kebutuhan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah.
Acara dihadiri Camat Lelea, Kuwu Desa Telagasari, Sekretaris Desa Dayiah beserta perangkat desa, unsur Forkopimcam, tokoh masyarakat, Sahabat Revolusi, serta masyarakat Desa Telagasari.
Dalam sambutannya, Bunda SWH menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir.
“Terima kasih atas waktu dan tempatnya Pak Camat Lelea, Pak Kuwu, Ibu Sekdes Telagasari beserta seluruh pamong desa, masyarakat dan Sahabat Revolusi yang telah berkenan hadir. Semoga mendapat ridho Allah SWT. Semoga silaturahmi ini membawa keberkahan dan kemaslahatan untuk kita bersama.”
Pengawasan Bukan Sekadar Formalitas, tetapi Mendengar Langsung Suara Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Bunda SWH menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD tidak hanya sebatas menjalankan amanat konstitusi, tetapi memastikan setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami hadir bukan hanya untuk menjalankan agenda pengawasan, tetapi untuk mendengar secara langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pengawasan tidak cukup hanya melihat laporan administrasi, tetapi harus memastikan bahwa setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami bawa dan perjuangkan sesuai kewenangan kami di DPRD Provinsi Jawa Barat,” ujar Bunda SWH.
Menurutnya, kegiatan pengawasan ini juga bertujuan menyelaraskan program pembangunan desa dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan tepat sasaran.
Selain menyerap aspirasi masyarakat, agenda pengawasan juga mengevaluasi sinkronisasi program pembangunan desa dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, pengelolaan keuangan desa, peningkatan pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dan potensi lokal.
Rumah Ibu Ropiah Menjadi Perhatian Utama
Dalam sesi dialog, masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah kondisi rumah milik Ibu Ropiah, warga RT 013/RW 005 Desa Telagasari, yang mengalami kerusakan berat hingga roboh.
Mendengar laporan tersebut, Bunda SWH tidak menunggu lama. Seusai kegiatan di Balai Desa, ia didampingi Sekretaris Desa Telagasari, Dayiah, langsung bersilaturahmi sekaligus meninjau kediaman Ibu Ropiah untuk melihat kondisi sebenarnya.
Kunjungan tersebut menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi diwujudkan melalui peninjauan langsung agar setiap aspirasi yang diterima benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Di hadapan keluarga Ibu Ropiah, Bunda SWH menyampaikan harapannya agar persoalan tersebut segera mendapatkan jalan keluar.
“Alhamdulillah hari ini kami bisa bersilaturahmi langsung ke kediaman Ibu Ropiah bersama Ibu Sekretaris Desa Telagasari. Kami ingin memastikan langsung kondisi yang disampaikan masyarakat. Semoga musibah yang dialami Ibu Ropiah segera mendapatkan solusi terbaik. Insya Allah aspirasi ini akan kami perjuangkan sesuai kewenangan kami agar dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah terkait. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi Ibu Ropiah beserta keluarga. Aamiin,” ungkap Bunda SWH.
Ia menambahkan bahwa melihat langsung kondisi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab seorang wakil rakyat agar kebijakan yang diperjuangkan benar-benar tepat sasaran.
“Melihat langsung kondisi masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Dengan turun ke lapangan, kami dapat memahami persoalan secara utuh sehingga solusi yang nantinya diperjuangkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Kami berharap sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat penanganan rumah warga yang membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Ibu Ropiah: Kehadiran Ibu Dewan Memberikan Harapan Baru
Kunjungan tersebut disambut haru oleh Ibu Ropiah. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku tidak menyangka rumahnya didatangi langsung oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Saya benar-benar tidak menyangka Ibu Dewan mau datang langsung melihat kondisi rumah kami. Terima kasih atas perhatian dan kepeduliannya. Rumah kami sudah rusak cukup lama hingga akhirnya roboh, sedangkan kemampuan ekonomi kami sangat terbatas untuk memperbaikinya. Saya hanya bisa berharap semoga ada bantuan dan jalan keluar agar keluarga kami dapat kembali memiliki rumah yang layak untuk ditempati. Mudah-mudahan Allah SWT membalas semua kebaikan Ibu Dewan dan semua pihak yang peduli kepada kami,” tutur Ibu Ropiah penuh haru.
Ucapan tersebut menggambarkan bahwa kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah masyarakat memiliki arti penting, bukan hanya sebagai bentuk pelaksanaan tugas, tetapi juga menghadirkan semangat dan harapan bagi warga yang sedang menghadapi kesulitan.
Pemerintah Desa Mengapresiasi Respons Cepat
Sekretaris Desa Telagasari, Dayiah, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan respons cepat yang ditunjukkan Bunda SWH terhadap aspirasi masyarakat.
Menurutnya, kunjungan langsung ke rumah warga menjadi bukti bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam forum, tetapi mendapat perhatian nyata melalui peninjauan lapangan.
Pemerintah Desa berharap hasil pengawasan tersebut dapat menjadi dasar dalam mendorong berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran, termasuk percepatan bantuan bagi warga yang mengalami musibah rumah roboh.
Pengawasan yang Menyentuh Masyarakat Menjadi Fondasi Pembangunan Berkelanjutan
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Desa Telagasari memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan lebih bermakna ketika dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Dialog yang dibangun menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sementara kunjungan langsung ke rumah Ibu Ropiah menjadi simbol bahwa aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti melalui langkah nyata, bukan sekadar menjadi dokumentasi kegiatan.
Melalui sinergi antara DPRD Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan pembangunan di Kabupaten Indramayu semakin tepat sasaran, transparan, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh warga. Pengawasan yang humanis seperti ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
