Reses di Haurgeulis Menyatukan Harapan Warga Indramayu Barat
INDRAMAYU # Harapan terhadap pemekaran Indramayu Barat kembali menguat dalam Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Fraksi PKS, Bhisma Panji Dewantara, S.Si., Apt., di Rumah Makan Joglo Sawaregna, Desa Haurkolot, Kecamatan Haurgeulis, Ahad, 12 Juli 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat dari Kecamatan Haurgeulis, Anjatan, Gantar, Patrol, dan Sukra untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus gagasan mengenai masa depan wilayah barat Indramayu. Reses dihadiri jajaran FOSMA Inbar, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, mahasiswa, dan warga.
Pemekaran dan Infrastruktur Menjadi Aspirasi Utama
Sejumlah usulan berkaitan dengan percepatan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru atau CDOB Indramayu Barat. Masyarakat berharap persyaratan administratif, sumber daya manusia, kemampuan pembiayaan, serta sarana pendukung dapat dipenuhi secara bertahap dan terukur.
Ketua FOSMA Inbar, H. Abdulrahman, S.E., mengapresiasi Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Bhisma Panji Dewantara atas perhatian terhadap perjuangan pemekaran, termasuk terwujudnya lokasi Titik Nol yang dipersiapkan sebagai calon pusat pemerintahan daerah baru.
Menurutnya, Titik Nol menjadi simbol kesiapan masyarakat. Ia berharap akses jalan berstatus jalan provinsi menuju kawasan tersebut dimasukkan dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memperlancar mobilitas dan membuka pertumbuhan ekonomi baru.
Air, Pendidikan, dan Perlindungan Lahan Menjadi Perhatian
Caya menyoroti pentingnya sumber daya air, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, inovasi pertanian, dan pengembangan Universitas Wiralodra sebagai bagian dari penguatan kualitas sumber daya manusia.
Uab Baehagi, mahasiswa Darul Ma’arif, meminta pemerintah menjaga Lahan Sawah Dilindungi dari pembangunan yang berpotensi mengubah fungsi lahan pertanian. Ia juga mengusulkan penerangan jalan umum di wilayah Sipitung untuk meningkatkan keamanan masyarakat pada malam hari.
Dari Kecamatan Sukra, warga mengusulkan pendidikan kesetaraan yang dihubungkan dengan pelatihan melalui lembaga pelatihan kerja. Program tersebut diharapkan membantu warga memperoleh ijazah sekaligus keterampilan untuk bekerja atau membuka usaha mandiri.
Pasar, Saluran Air, dan Akses Tol Memerlukan Kepastian
Perwakilan masyarakat Patrol mempertanyakan perkembangan renovasi atau relokasi Pasar Daerah Patrol, mulai dari lokasi, sumber anggaran, hingga jadwal pembangunan. Warga juga menanyakan proyek saluran sedotan atau sipon dari Kroya hingga Patrol yang dinilai penting bagi distribusi air dan kebutuhan pertanian.
Uba Supardi, S.H., meminta wacana pembangunan akses keluar-masuk jalan tol di Bantarwaru ditindaklanjuti karena dinilai dapat mempercepat mobilitas dan membuka pusat ekonomi baru.
Titik Nol Menumbuhkan Harapan dan Tanggung Jawab
Beragam aspirasi tersebut menunjukkan bahwa perjuangan pemekaran tidak cukup berhenti pada pembentukan wilayah administratif. Daerah baru membutuhkan kesiapan jalan, air, pendidikan, kesehatan, pasar, pertanian, dan lapangan kerja agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran Titik Nol menumbuhkan optimisme, tetapi juga menghadirkan tanggung jawab bersama. Pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, dan warga perlu mengawal setiap tahapan dengan data, kajian, serta komunikasi terbuka. Perkembangan CDOB juga perlu disampaikan secara berkala agar masyarakat memahami kemajuan dan kendala yang dihadapi.
Bhisma: Aspirasi Akan Diperjuangkan Sesuai Kewenangan
Bhisma mengatakan seluruh aspirasi akan dicatat dan dipilah berdasarkan bidang serta kewenangan instansi terkait.
“Seluruh aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan perjuangkan melalui mekanisme yang ada di DPRD. Tentunya setiap usulan akan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah, skala prioritas, kajian teknis, dan kemampuan anggaran,” ujar Bhisma.
Usulan jalan provinsi menuju Titik Nol akan dikomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara itu, usulan penerangan jalan, pasar, saluran air, akses tol, dan infrastruktur lainnya akan diteruskan kepada komisi serta perangkat daerah yang membidangi.
Mengawal Aspirasi hingga Menjadi Program
Bhisma menegaskan bahwa reses bukan kegiatan seremonial. Aspirasi warga akan dibawa melalui rapat komisi, pembahasan bersama perangkat daerah, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, dan rapat paripurna.
Reses di Haurgeulis menjadi pengingat bahwa pembangunan berawal dari keberanian warga menyampaikan kebutuhan dan kesediaan wakil rakyat mengawalnya. Harapan terhadap Indramayu Barat akan semakin kuat apabila komunikasi tetap terbuka dan setiap usulan dikawal hingga masuk dalam perencanaan pembangunan.
