LKPJ 2025 Dibedah, Transparansi Anggaran Harapan Publik Menguat
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Indramayu menggelar rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/04/2026), di ruang rapat Komisi II DPRD Indramayu.
Fokusnya tidak main-main: pendidikan, sosial, dan kesehatan. Tiga sektor yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Realisasi anggaran pendidikan disebut mencapai 98,59 persen. Angka yang terlihat tinggi. Namun, Pansus II ingin memastikan: apakah angka itu sudah benar-benar terasa manfaatnya?
Rasa penasaran publik pun muncul. Apakah serapan tinggi otomatis berarti pelayanan optimal?
Pendidikan Tinggi Serapan, Masih Ada Catatan
Dalam pemaparannya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu menjelaskan bahwa realisasi anggaran 2025 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun, dominasi belanja pegawai menjadi salah satu faktor yang membuat program pembangunan belum sepenuhnya optimal.
Ketua Pansus II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, S.Pd.I, menilai masih ada kegiatan yang belum berjalan maksimal. Ia mengingatkan pentingnya efektivitas, bukan sekadar angka.
Anggota Pansus II, H. Carwan, S.T, mempertanyakan penyebab rendahnya penyerapan pada beberapa program tertentu. Sementara Sutaryono, MM.Pd menekankan bahwa pendidikan adalah pelayanan dasar termasuk perhatian pada tenaga PPPK dan program keagamaan seperti kegiatan mengaji.
Di sisi lain, Ida Farida, AMD.Kep menyoroti capaian PAUD yang baru 74 persen dan besarnya anggaran utilitas. Sedangkan Drs. H. Muhaemin, M.Si menegaskan pentingnya akurasi data pendidikan untuk mendorong peningkatan IPM.
Anggota lainnya, Deden, mempertanyakan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) agar target pendidikan lebih terukur dan tepat sasaran.
Kritik yang disampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan memperbaiki.
Data Bansos dan Realisasi Kesehatan Ikut Dikawal
Pembahasan berlanjut ke Dinas Sosial. Tahun 2025, tercatat ada 7 program, 15 kegiatan, dan 48 sub kegiatan yang direalisasikan.
Namun, Pansus II menemukan persoalan klasik: validitas data penerima bantuan sosial. Ketidaksesuaian data desil masyarakat dinilai berpotensi membuat bantuan tidak tepat sasaran.
Ini penting. Karena satu data yang keliru bisa berarti satu keluarga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.
Di sektor kesehatan, Pansus II juga menemukan adanya program dengan realisasi di bawah 90 persen. Bahkan, Ketua Pansus II, Imron Rosadi, S.Pd.I, menyoroti rendahnya persentase anggaran untuk tenaga kesehatan yang hanya sekitar 32 persen.
Padahal, tenaga kesehatan adalah garda terdepan pelayanan publik.
Dampaknya Bagi Masyarakat, Bukan Sekadar Angka
Bagi masyarakat, rapat ini bukan sekadar agenda formal. Ini tentang sekolah anak-anak mereka, tentang bantuan sosial untuk keluarga rentan, dan tentang layanan kesehatan saat sakit datang tanpa diduga.
Jika data bansos tidak akurat, masyarakat kecil bisa menjadi korban sistem. Jika honor tenaga kesehatan rendah, kualitas pelayanan pun bisa terdampak.
Namun kabar baiknya, pengawasan ini menunjukkan bahwa DPRD tidak tinggal diam. Ada kontrol, ada evaluasi, ada keberanian bertanya. Itulah esensi transparansi.
Komitmen Perbaikan dan Optimisme Publik
Menanggapi berbagai masukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu menyatakan komitmen untuk melakukan perbaikan, baik dalam perencanaan program, akurasi data, maupun efisiensi anggaran.
Pansus II DPRD Indramayu juga menegaskan akan terus mengawal pengelolaan anggaran agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ini bukan soal mencari kesalahan, tetapi memastikan anggaran rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan terbaik.
Transparansi Adalah Kunci Kepercayaan
Rapat LKPJ 2025 memberi satu pesan penting: pengawasan adalah bentuk kepedulian.
Publik tentu berharap, catatan-catatan yang muncul tidak berhenti di meja rapat. Karena ketika pengawasan berjalan konsisten, kepercayaan masyarakat pun tumbuh.
Dan pada akhirnya, pembangunan bukan diukur dari angka 98,59 persen semata, tetapi dari senyum warga yang merasa dilayani dengan adil.
