INDRAMAYU # Sebuah pemerintahan tidak hanya dinilai dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi dari seberapa jauh program tersebut menyentuh kehidupan masyarakat.
Bagi masyarakat Indramayu, jalan yang mulus berarti mobilitas lebih mudah. Irigasi yang berfungsi berarti petani memiliki harapan terhadap panen. Sekolah yang diperbaiki berarti anak-anak belajar dengan lebih nyaman. Jaminan kesehatan berarti keluarga tidak terlalu cemas ketika menghadapi persoalan kesehatan.
Di titik itulah capaian pemerintahan Bupati Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin sepanjang periode berjalan 2026 menemukan relevansinya.
Sejumlah program telah bergerak di berbagai sektor, mulai kesehatan, pertanian, infrastruktur, pendidikan, perumahan, perlindungan nelayan, ekonomi desa hingga tata kelola pemerintahan.
Data tersebut menunjukkan adanya aktivitas pembangunan yang cukup luas. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh capaian tersebut benar-benar berubah menjadi manfaat yang dirasakan masyarakat.
JKN Hampir Menjangkau Seluruh Penduduk Indramayu
Bidang kesehatan menjadi salah satu sektor yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk pengembangan rumah sakit milik pemerintah daerah dan penguatan Puskesmas.
Cakupan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut telah mencapai 99,81 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta mencapai 78,57 persen, mendekati target 80 persen.
Pemerintah daerah juga telah mendaftarkan 541.445 jiwa sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU-BP) melalui dukungan APBD sekitar Rp233,8 miliar.
Bagi masyarakat, angka tersebut bukan sekadar statistik. Kepesertaan JKN berarti semakin banyak warga memiliki pintu masuk terhadap layanan kesehatan ketika membutuhkan.
Namun, tantangan selanjutnya adalah memastikan kepesertaan tersebut diikuti dengan pelayanan yang cepat, fasilitas memadai, tenaga kesehatan yang cukup serta proses pelayanan yang mudah.
Menjaga Indramayu sebagai Lumbung Pangan
Pertanian merupakan salah satu kekuatan utama Indramayu.
Kabupaten ini memiliki 124.517 hektare Lahan Baku Sawah, sementara 92.888 hektare di antaranya merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemerintah menargetkan produksi padi Gabah Kering Panen (GKP) mencapai 1,7 juta ton.
Untuk mengejar target tersebut, berbagai dukungan diarahkan kepada petani, antara lain bantuan alat-alat pertanian, mesin pompa air, normalisasi saluran, pembangunan irigasi perpompaan, Jaringan Irigasi Air Tanah serta pengaturan gilir-giring air.
Selain padi, Indramayu juga memiliki kekuatan pada sektor hortikultura. Produksi mangga disebut mencapai sekitar 114.000 ton per tahun.
Namun, keberhasilan sektor pertanian tidak boleh berhenti pada tingginya produksi.
Petani membutuhkan kepastian harga, biaya produksi yang terkendali, akses pupuk, pengairan yang baik dan pasar yang mampu memberikan nilai tambah.
Dengan demikian, agenda pembangunan pertanian ke depan perlu diarahkan bukan hanya pada produksi, tetapi juga pada kesejahteraan petani.
Jalan, Irigasi dan PJU: Infrastruktur yang Langsung Terlihat
Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu indikator yang paling mudah diamati masyarakat.
Program yang berjalan mencatat perbaikan 20.298 meter jalan lingkungan, 31.200 meter jalan desa dan 23.160 meter jalan kabupaten.
Di bidang pengelolaan air, normalisasi sungai dan saluran pembuang dilakukan sepanjang 60.170 meter. Sementara peningkatan jaringan irigasi permukaan mencapai 6.110 meter.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan penerangan jalan umum dengan target 3.199 titik PJU hingga Desember 2026.
Bagi masyarakat, pembangunan jalan dan PJU bukan hanya soal fisik.
Jalan yang baik membantu petani membawa hasil panen, memudahkan anak sekolah bepergian, memperlancar perdagangan dan memperpendek waktu tempuh masyarakat menuju pusat pelayanan.
Sedangkan penerangan jalan berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas warga pada malam hari.
Karena itu, kualitas pembangunan menjadi hal yang tidak kalah penting dari kuantitas. Infrastruktur harus dibangun dengan standar yang baik dan memiliki pemeliharaan berkelanjutan.
322 Sekolah Mendapat Perhatian
Pendidikan menjadi investasi yang manfaatnya mungkin tidak selalu terlihat dalam hitungan bulan, tetapi menentukan masa depan daerah.
Sebanyak 322 sekolah, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, mendapat program revitalisasi, rehabilitasi maupun pembangunan Ruang Kelas Baru.
Dukungan juga diberikan dalam bentuk meubelair, yakni 2.254 set untuk SD dan 1.856 set untuk SMP.
Perbaikan sarana pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman dan layak.
Tetapi pembangunan pendidikan idealnya tidak berhenti pada bangunan. Kualitas guru, literasi, teknologi pembelajaran, karakter siswa dan keterlibatan orang tua juga menjadi bagian penting dari ekosistem pendidikan.
Rutilahu: Membangun Rumah, Menjaga Martabat Keluarga
Program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu menyasar 310 unit rumah.
Sebanyak 22 unit bersumber dari APBD dan 288 unit melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) APBN.
Rumah bukan sekadar bangunan tempat berlindung. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah yang layak berkaitan dengan kesehatan, kenyamanan dan martabat.
Karena itu, program Rutilahu memiliki dimensi sosial yang kuat.
Sekolah Rakyat dan Harapan Memutus Kemiskinan
Di bidang sosial, keberadaan Sekolah Rakyat di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, menjadi salah satu program yang menarik perhatian.
Pada Tahun Ajaran 2026, sekolah tersebut memiliki 370 siswa.
Sekolah Rakyat berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare dengan kapasitas yang dirancang hingga 1.000 siswa.
Jika dikelola secara konsisten, program tersebut berpotensi menjadi instrumen penting untuk memperluas akses pendidikan sekaligus membuka kesempatan mobilitas sosial bagi keluarga yang membutuhkan.
Pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang mendapatkan ijazah, tetapi membuka kesempatan agar generasi berikutnya memiliki pilihan hidup yang lebih luas.
Enam Kawasan Industri dan Tantangan Menjaga Sawah
Pemerintah Kabupaten Indramayu juga menyiapkan pengembangan enam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Sukra, Patrol-Kandanghaur, Losarang, Balongan-Juntinyuat, Krangkeng dan Tukdana.
Total kawasan yang disiapkan sekitar 14.110 hektare, di luar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk mendukung kawasan Rebana dan Metropolitan.
Industrialiasi berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi dan memperluas sumber pendapatan masyarakat.
Namun, industrialisasi juga membutuhkan tata kelola yang hati-hati.
Indramayu tidak boleh kehilangan identitasnya sebagai daerah pertanian hanya karena mengejar investasi.
Tantangan pemerintah adalah menemukan titik temu antara investasi, lapangan kerja, lingkungan, ketahanan pangan dan perlindungan ruang hidup masyarakat.
1.000 Nelayan Mendapat Perlindungan
Sektor perikanan juga mendapat perhatian melalui premi asuransi ketenagakerjaan bagi 1.000 nelayan kecil dengan kapal di bawah 10 GT.
Nilai premi mencapai sekitar Rp201 juta dari APBD Kabupaten Indramayu.
Bagi nelayan kecil, perlindungan seperti ini memiliki arti penting karena pekerjaan di laut memiliki risiko.
Perlindungan sosial semacam itu perlu terus diperkuat agar pembangunan pesisir tidak hanya berbicara mengenai produksi perikanan, tetapi juga mengenai keselamatan dan kesejahteraan nelayan.
200 Koperasi Desa Telah Terbangun
Penguatan ekonomi desa menjadi agenda lainnya.
Dari target 317 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebanyak 200 unit telah terbangun.
Tantangan koperasi bukan sekadar mendirikan badan atau menyediakan kantor.
Koperasi harus mampu menjadi mesin ekonomi desa yang benar-benar hidup.
Potensinya dapat diarahkan pada distribusi kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, perikanan, pengembangan UMKM serta usaha produktif masyarakat.
Jika koperasi mampu menjadi penghubung antara produsen dan pasar, maka manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.
Prestasi EPPD Menjadi Modal Tata Kelola
Dalam bidang pemerintahan, Kabupaten Indramayu berhasil meraih peringkat kelima nasional dan peringkat ketiga di Jawa Barat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.
Prestasi tersebut dapat menjadi modal positif dalam membangun kepercayaan publik.
Namun, penghargaan dan peringkat harus diterjemahkan menjadi pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, transparan dan mudah dijangkau.
Masyarakat pada akhirnya tidak terlalu membutuhkan istilah birokrasi yang rumit. Mereka membutuhkan pelayanan yang selesai ketika dibutuhkan.
Penegakan Perda Mihol: Konsistensi Menjadi Kunci
Pemerintahan Lucky Hakim-Syaefudin juga menghadapi pekerjaan di bidang ketertiban sosial, termasuk penegakan Perda Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.
Penegakan aturan tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aturan berlaku untuk semua dan tidak tebang pilih.
Di sisi lain, pendekatan edukasi dan pencegahan juga penting agar penegakan perda tidak hanya menghasilkan tindakan represif, tetapi membangun kesadaran masyarakat.
Capaian Harus Bisa Dirasakan Warga
Seorang tokoh masyarakat Indramayu Barat menilai berbagai capaian tersebut merupakan modal awal yang patut diapresiasi.
Namun, pemerintah tetap harus menjaga fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya berapa banyak program yang tercatat, tetapi apakah masyarakat benar-benar merasakan perubahan.”
Menurutnya, pemerintah memiliki kesempatan untuk menjadikan capaian awal tersebut sebagai fondasi pembangunan yang lebih kuat.
“Kalau jalan diperbaiki, manfaatnya harus dirasakan pengguna jalan. Kalau pertanian dibantu, petani harus lebih sejahtera. Kalau sekolah direvitalisasi, anak-anak harus belajar lebih nyaman. Kalau kesehatan diperluas, masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang lebih mudah,” ujarnya.
Ia juga berharap pembangunan kawasan industri tetap menjaga keseimbangan.
“Indramayu membutuhkan investasi dan lapangan kerja. Tetapi pertanian juga harus tetap kuat. Jangan sampai kita mendapatkan industri tetapi kehilangan ketahanan pangan,” katanya.
REANG Bukan Sekadar Slogan
Tujuh bulan perjalanan pemerintahan Lucky Hakim-Syaefudin memperlihatkan adanya sejumlah program yang bergerak di berbagai sektor.
Dari kesehatan hingga pertanian. Dari jalan dan irigasi hingga sekolah. Dari rumah warga hingga perlindungan nelayan. Dari koperasi desa hingga tata kelola pemerintahan.
Tetapi perjalanan menuju Indramayu REANG belum selesai.
Justru dari capaian awal inilah pemerintah perlu memasuki tahap berikutnya: memastikan program tidak hanya selesai secara administratif, tetapi menghasilkan perubahan sosial dan ekonomi.
REANG harus terasa di rumah warga, di sawah petani, di sekolah, di jalan desa, di pesisir dan di pusat-pusat ekonomi masyarakat.
Karena pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang berapa banyak anggaran yang telah dibelanjakan atau berapa banyak program yang telah dilaksanakan.
Pembangunan adalah ketika seorang petani merasa lebih mudah mendapatkan air, seorang anak belajar di ruang kelas yang layak, seorang nelayan merasa terlindungi, sebuah keluarga tinggal di rumah yang lebih sehat, dan masyarakat dapat mengakses pelayanan pemerintah tanpa kesulitan.
Di sanalah keberhasilan sebuah pemerintahan menemukan maknanya.
Dan di sanalah Indramayu REANG seharusnya mulai benar-benar terasa.
