Indramayu # Permasalahan air keruh yang dikeluhkan warga ternyata tidak hanya terjadi di satu wilayah. DPRD Kabupaten Indramayu kini mencurigai adanya dugaan persoalan sistemik dalam pengelolaan air bersih di tubuh PDAM, yang berdampak luas di berbagai unit pelayanan.
Bukan Kasus Tunggal, Tapi Gejala Menyeluruh
Temuan ini mengarah pada satu kesimpulan awal: masalah air keruh bukan sekadar gangguan teknis lokal, melainkan indikasi lemahnya sistem pengelolaan secara menyeluruh.
“Kami melihat ini bukan hanya di satu titik. Ada pola yang sama di beberapa wilayah,” ungkap Suhendri.
Jika kondisi ini benar terjadi di banyak unit, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kualitas layanan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap penyedia air bersih daerah.
Kunjungan Komisi III DPRD yang dipimpin Suhendri ke PDAM Jatibarang memang berangkat dari keluhan warga di Kebulen, Bulak, Bulak Lor, hingga kawasan kota. Namun dalam pembahasan, terungkap bahwa keluhan serupa juga muncul dari wilayah lain di Indramayu.
Kesalahan Teknis yang Berulang
Penjelasan dari PDAM terkait faktor cuaca dan perubahan bahan kimia justru memperkuat dugaan adanya masalah dalam standar operasional.
Anggota Komisi III, Tatang Sutardi, menyoroti penggunaan tawas tepung yang dinilai kurang efektif dibandingkan Poly Aluminium Chloride (PAC).
Secara teknis:
- Tawas lebih sensitif terhadap perubahan kualitas air baku
- PAC lebih stabil dan banyak digunakan di sistem modern
“Kalau ini terjadi di banyak unit, berarti ada kebijakan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Indikasi Lemahnya Pengujian dan Kontrol
Masalah yang terjadi di berbagai wilayah juga membuka kemungkinan adanya kelemahan dalam:
- Standar uji coba bahan kimia
- Pengawasan kualitas air
- Kontrol distribusi
“Jangan sampai masyarakat di berbagai wilayah jadi korban dari keputusan yang tidak matang,” tambah Tatang Sutardi.
SDM Jadi Kunci yang Tak Bisa Diabaikan
Selain teknis, DPRD juga menyoroti kualitas sumber daya manusia di tubuh PDAM yang dinilai belum merata di semua unit.
Wakil Ketua Komisi III, Kiki Arindi, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas pegawai secara menyeluruh, bukan hanya di satu cabang.
“Kalau masalahnya terjadi di banyak unit, berarti peningkatan SDM harus dilakukan secara sistemik,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Total PDAM
Melihat potensi masalah yang meluas, DPRD tidak lagi mendorong perbaikan parsial, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PDAM Indramayu, meliputi:
- Kebijakan penggunaan bahan kimia
- Standar operasional pengolahan air
- Kualitas SDM di seluruh unit
- Sistem pengawasan internal
Sebagai langkah awal, DPRD meminta hasil uji laboratorium disampaikan secara terbuka dalam rapat lanjutan.
“Kami ingin ada transparansi. Dan yang paling penting, kualitas air harus kembali normal di semua wilayah,” tegas Suhendri.
Hak Dasar yang Tak Boleh Gagal Dipenuhi
Kasus ini menjadi pengingat bahwa air bersih adalah hak dasar masyarakat. Ketika masalah terjadi secara luas, maka yang dibutuhkan bukan solusi tambal sulam, melainkan pembenahan sistem dari hulu ke hilir.
DPRD pun menegaskan keberpihakannya kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terus berulang di berbagai wilayah Indramayu.
