CIREBON # Ketika pembangunan industri dan investasi berskala besar hadir di suatu wilayah, pertanyaan mengenai kepastian hak atas tanah sering kali menjadi isu yang tak terelakkan. Hal itu kembali mencuat di kawasan operasional PLTU Cirebon Unit 2, Kabupaten Cirebon, setelah ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Kanci Bersatu (PMKB) menyatakan masih memperjuangkan hak atas lahan yang mereka klaim sebagai milik masyarakat.

Sedikitnya 350 warga disebut memberikan kepercayaan kepada  Paguyuban Masyarakat Kanci Bersatu (PMKB) , H. Ruslani, untuk memperjuangkan penyelesaian status lahan seluas kurang lebih 200 hektare yang tersebar di lima desa dan tiga kecamatan. Persoalan ini bukan perkara baru. Menurut warga, akar masalahnya telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini belum memperoleh kejelasan yang memuaskan bagi seluruh pihak.

Jejak Panjang Sengketa dari Era Wood Center

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari perwakilan masyarakat, sengketa lahan ini berawal pada tahun 1986 ketika pemerintah merencanakan pembangunan proyek Wood Center atau pelabuhan kayu di kawasan pesisir Kanci.

Namun proyek tersebut dikabarkan tidak pernah terealisasi hingga tuntas. Masyarakat yang memiliki lahan di kawasan tersebut mengaku tidak pernah menerima proses pembebasan tanah maupun ganti rugi sebagaimana mestinya.

Dalam perkembangannya, kawasan yang sebelumnya direncanakan menjadi Wood Center tersebut kemudian menjadi bagian dari wilayah pembangunan berbagai fasilitas industri, termasuk proyek PLTU Cirebon Unit 1 dan PLTU Cirebon Unit 2.

Di sinilah muncul pertanyaan yang hingga kini masih menjadi pokok sengketa: bagaimana status hukum lahan yang digunakan saat ini dan apakah seluruh proses pengadaan tanah telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku?

Menurut PMKB, lahan yang mereka klaim berada di wilayah Desa Kanci, Kanci Kulon, Waruduwur, Tambelang, dan Astanamukti.

Data yang disampaikan perwakilan warga menyebutkan sekitar 170 hektare lahan telah memiliki sertifikat hak milik, sementara sisanya didukung dokumen berupa girik, kitir, dan Akta Jual Beli (AJB).

Temuan Awal: Klaim Kepemilikan dan Pertanyaan tentang Dokumen Pertanahan

Hasil penelusuran awal menunjukkan terdapat sejumlah dokumen yang diklaim dimiliki masyarakat sebagai dasar penguasaan tanah.

Ketua PMKB, H. Ruslani, menyatakan dirinya mendapat kepercayaan dari sekitar 350 pemilik tanah yang merasa hak-haknya belum terselesaikan hingga saat ini.

Menurutnya, banyak warga yang telah menunggu puluhan tahun untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka klaim.

“Sebagian pemilik tanah bahkan sudah meninggal dunia sebelum persoalan ini selesai,” ujar Ruslani kepada perwakilan media.

Dalam perjuangan tersebut, masyarakat juga mendapat dukungan dari para sesepuh setempat, di antaranya H. Raden Toto dan H. Mihajo.

Selain mempertanyakan proses pengadaan tanah pada masa lalu, masyarakat juga meminta adanya keterbukaan terkait sejarah penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) maupun dokumen pertanahan lain yang menjadi dasar penggunaan kawasan saat ini.

Hingga saat ini, belum terdapat dokumen resmi yang dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh riwayat penguasaan lahan yang dipersoalkan tersebut.

Titik Kritis yang Perlu Diverifikasi

Dari hasil penelusuran awal, terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi fokus verifikasi lebih lanjut.

Pertama, kesesuaian objek tanah yang diklaim masyarakat dengan objek lahan yang saat ini digunakan untuk operasional PLTU. Dalam banyak kasus sengketa agraria, perbedaan batas bidang tanah menjadi salah satu sumber utama konflik.

Kedua, legalitas dan kronologi proses pengadaan tanah sejak era proyek Wood Center hingga pembangunan PLTU. Dokumen pelepasan hak, pembayaran ganti rugi, peta bidang, serta arsip pertanahan menjadi bukti penting untuk memastikan apakah hak masyarakat telah diselesaikan atau belum.

Ketiga, proses penerbitan Hak Guna Bangunan dan dokumen perizinan lainnya. Apabila terdapat klaim tumpang tindih, maka diperlukan audit administratif untuk memastikan tidak terjadi kesalahan prosedur.

Keempat, aspek transparansi informasi publik. Sengketa yang berlangsung puluhan tahun berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat apabila akses terhadap informasi dan dokumen tidak terbuka.

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa tanah semestinya mengacu pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan pertanahan yang berlaku.

Menunggu Penjelasan dari Perusahaan, Pemerintah, dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai bagian dari prinsip cover both sides, sejumlah pihak yang memiliki kewenangan dan keterkaitan dengan persoalan ini perlu memberikan penjelasan kepada publik.

Di antaranya pihak pengelola PLTU Cirebon, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat penegak hukum yang menerima laporan masyarakat.

Menurut perwakilan PMKB, laporan terkait persoalan ini telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Namun hingga laporan ini disusun, masyarakat mengaku masih menunggu perkembangan dan hasil penyelidikan yang dapat memberikan kepastian terhadap status tanah yang mereka perjuangkan.

Media masih membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai sejarah penguasaan lahan, proses administrasi pertanahan, dan status hukum kawasan yang dipersoalkan.

Dampak Sosial yang Dirasakan Warga

Bagi masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan, sengketa ini bukan hanya persoalan administrasi pertanahan.

Sebagian warga mengaku mengalami tekanan psikologis akibat lamanya proses penyelesaian yang berlangsung selama puluhan tahun.

Tidak sedikit keluarga yang berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum maupun mediasi yang adil dan transparan.

Para tokoh masyarakat setempat berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog dan penyelesaian yang berlandaskan hukum, sehingga tidak menimbulkan konflik sosial berkepanjangan.

Di sisi lain, keberadaan investasi strategis seperti PLTU juga memiliki peran penting dalam penyediaan energi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kepastian hukum menjadi kebutuhan bersama, baik bagi masyarakat maupun pihak pengelola investasi.

Transparansi Menjadi Kunci Penyelesaian

Sengketa lahan 200 hektare di kawasan PLTU Cirebon Unit 2 menunjukkan pentingnya keterbukaan data dan dokumentasi dalam setiap proses pengadaan tanah.

Hingga kini, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban yang dapat diverifikasi secara hukum dan administratif. Di antaranya mengenai sejarah penguasaan lahan sejak era Wood Center, proses penerbitan HGB, legalitas pengadaan tanah, serta hasil penyelidikan atas laporan masyarakat.

Bagi warga yang tergabung dalam PMKB, perjuangan ini merupakan upaya mencari kepastian hak yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun.

Sementara bagi pemerintah dan pihak terkait, penyelesaian secara transparan dan akuntabel menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan persoalan yang belum terselesaikan.

Publik kini menunggu: apakah dokumen-dokumen yang menjadi kunci sengketa ini akan dibuka secara terang benderang, dan apakah hak seluruh pihak dapat dipastikan melalui proses hukum yang adil dan berkeadaban.