Kandanghaur, Indramayu # Peningkatan debit air Sungai Cipanas memicu respons cepat dari jajaran Pemerintah Kecamatan Kandanghaur bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Indramayu. Luapan air yang melampaui tanggul di wilayah Blok Cilet, Desa Karanganyar, Kamis (29/1/2026), dinilai berpotensi mengancam permukiman serta sektor pertanian dan perikanan warga.
Sejak laporan awal diterima, BPBD Kabupaten Indramayu langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk mendukung langkah-langkah darurat yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat. Fokus utama diarahkan pada penguatan tanggul sementara serta pemantauan muka air sungai.
Langkah Cepat Pemerintah Kecamatan dan BPBD
Camat Kandanghaur, Rusyad Nurdin, ST, M.Si., menegaskan bahwa penanganan awal dilakukan melalui pendekatan gotong royong dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan warga.
“Kami bersama kuwu, perangkat desa, dan warga membuat tanggul sementara menggunakan karung berisi tanah. Upaya ini diperkuat dengan pendampingan teknis dari BPBD Kabupaten Indramayu,” ujarnya.
Selain penguatan fisik tanggul, pihak kecamatan juga melakukan koordinasi lintas instansi, khususnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung, guna mengatur pengoperasian bendung karet di wilayah hulu sebagai langkah pengendalian debit air.
BPBD Fokus pada Mitigasi dan Antisipasi Terburuk
Sementara itu, BPBD Kabupaten Indramayu menekankan bahwa penanganan tidak hanya berhenti pada upaya darurat, tetapi juga pada mitigasi risiko lanjutan.
“Kami memberikan bantuan karung, memasang tanda muka air yang disepakati bersama warga dan pemerintah desa, serta melakukan pemetaan wilayah untuk skenario evakuasi jika kondisi memburuk,” ungkap tim BPBD di lokasi.
Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama terkait batas aman sungai dan kesiapsiagaan apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan.
Normalisasi Sungai Dinilai Mendesak
Dari hasil pemantauan lapangan, tingginya sedimentasi di dasar Sungai Cipanas dinilai menjadi faktor utama berkurangnya kapasitas tampung sungai. Kondisi ini menyebabkan air lebih mudah meluap saat curah hujan meningkat.
BPBD bersama pihak kecamatan mencatat bahwa normalisasi sungai secara menyeluruh menjadi kebutuhan mendesak sebagai solusi jangka menengah dan panjang. Upaya ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai, memperlancar aliran air, serta mengurangi risiko banjir berulang di wilayah hilir.
Melalui kejadian ini, pemerintah daerah mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Kolaborasi antara warga, pemerintah desa, kecamatan, BPBD, dan instansi teknis dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan dampak bencana, sembari menunggu langkah penanganan struktural seperti normalisasi sungai.
