Indramayu # Satu nama tiba-tiba mendominasi. Satu perusahaan menyapu hampir semua proyek. Publik pun mulai bertanya: ini kebetulan, atau ada yang tak beres?
Gurita bisnis PT Bintang Service Management (BSM) kini jadi sorotan panas di Kabupaten Indramayu. Perusahaan asal Semarang itu bahkan dijuluki “Raja Outsourcing” setelah menguasai kontrak tenaga kerja di 22 instansi Pemda pada tahun anggaran 2026.
Angkanya tak main-main.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, BSM tercatat mendominasi pengadaan jasa alih daya melalui sistem e-Katalog, dengan total nilai kontrak mencapai Rp13,2 miliar . Jenis jasanya beragam mulai dari cleaning service, satpam, sopir, hingga tenaga IT. dilansir dari e-satu.com
Fakta & Konflik: Dominasi yang Mengundang Tanda Tanya
Sorotan paling tajam datang dari RSUD Indramayu. Rumah sakit milik pemerintah daerah ini menjadi penyumbang kontrak terbesar.
Rinciannya bikin geleng kepala:
- Tenaga Operator Komputer (Admin/IT): Rp2,7 miliar
- Tenaga Pelayanan Umum: Rp742 juta
- Tenaga Supir: Rp223 juta
Totalnya? Miliaran rupiah hanya dari satu instansi.
Situasi ini langsung memantik kegelisahan publik. Bagaimana mungkin satu perusahaan bisa menguasai begitu banyak kontrak sekaligus?
Secara aturan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan outsourcing wajib mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ke Dinas Ketenagakerjaan. Namun, yang kini jadi pertanyaan bukan sekadar administrasi melainkan potensi monopoli.
“Apakah ini murni mekanisme pasar? Atau ada ‘pengondisian’ di balik layar?”
Dugaan kecurigaan itu makin menguat ketika upaya konfirmasi ke pihak RSUD Indramayu tak membuahkan jawaban. Kepala Humas RSUD, H. Tarmudi, memilih bungkam saat ditanya soal rincian anggaran fantastis tersebut.
Diamnya pihak terkait justru memperbesar tanda tanya.
Ketika Proyek Besar Tak Selalu Berpihak ke Rakyat
Dominasi satu perusahaan bukan sekadar soal bisnis. Ini soal keadilan ekonomi lokal.
Pengusaha daerah yang seharusnya punya peluang, justru seperti tersisih di kandang sendiri. Lapangan kerja mungkin ada, tapi distribusi manfaatnya jadi tidak merata.
Lebih dari itu, kepercayaan publik ikut tergerus.
Ketika anggaran miliaran rupiah berasal dari uang rakyat, transparansi bukan lagi pilihan tapi kewajiban. Tanpa itu, yang muncul hanya kecurigaan.
Antara Harapan dan Realita
Harapannya sederhana: pengadaan yang adil, terbuka, dan memberi ruang bagi semua pelaku usaha.
Realitanya?
Satu perusahaan mendominasi hampir semua lini.
Ini bukan soal iri atau kalah saing. Ini soal apakah sistem benar-benar berjalan sehat.
Jika semua sudah sesuai aturan, mengapa publik sulit mendapatkan penjelasan terbuka?
Jika tidak ada yang disembunyikan, kenapa memilih diam?
Saatnya Terang, Bukan Sekadar Tenang
Publik menunggu, bukan sekadar klarifikasi tapi keberanian untuk membuka semuanya terang-benderang.
Karena pada akhirnya, ini bukan cuma soal kontrak. Ini soal kepercayaan.
Dan pertanyaannya masih menggantung:
Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari proyek “gemuk” ini?
Baca Fakta, Edukasi Berita
