Ketika Disiplin Sekolah Berubah Menjadi Luka Psikologis bagi Siswa

Kasus pemotongan rambut terhadap 18 siswi di SMKN 2 Garut terus menjadi perhatian publik nasional. Peristiwa ini tidak lagi dipandang sekadar pelanggaran tata tertib sekolah, tetapi telah berkembang menjadi perdebatan serius tentang batas antara penegakan disiplin dan penghormatan terhadap hak anak di lingkungan pendidikan.

Di tengah upaya sekolah menjaga aturan, publik justru menyoroti dampak psikologis yang dialami para siswa. Banyak pihak menilai pendekatan yang dilakukan terlalu keras dan tidak mencerminkan prinsip pendidikan modern yang mengedepankan dialog, empati, dan perlindungan anak.

Apalagi, sejumlah korban disebut mengalami trauma setelah rambut mereka dipotong secara langsung oleh oknum guru bimbingan konseling (BK), bahkan muncul informasi adanya siswi yang diminta membuka kerudung saat razia berlangsung.

Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana sekolah dapat menegakkan disiplin tanpa melukai martabat dan rasa aman peserta didik?

Kronologi Pemotongan Rambut yang Memicu Reaksi Publik

Insiden bermula usai para siswi mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Saat kembali ke kelas, suasana mendadak berubah ketika seorang oknum guru masuk sambil membawa gunting dan melakukan razia rambut terhadap sejumlah siswi.

Menurut kuasa hukum korban, Asep Muhidin, tindakan itu dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada orang tua siswa. Ia mempertanyakan dasar laporan yang digunakan sebagai alasan tindakan tersebut serta menilai langkah yang diambil tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap anak.

“Kenapa tidak melibatkan orang tua? Itu lebih etis dan lebih mendidik,” ujarnya.

Kasus ini semakin menjadi perhatian karena sebagian korban diketahui sehari-hari mengenakan kerudung di lingkungan sekolah. Bagi para siswi, rambut bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menyangkut privasi, identitas, dan rasa percaya diri.

Hingga kini, mediasi antara pihak sekolah dan wali murid di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Garut belum mencapai titik temu. Meski pihak sekolah telah menyampaikan permintaan maaf, sebagian orang tua tetap meminta adanya tindakan tegas terhadap oknum guru yang terlibat.

Beberapa orang tua bahkan mengaku anak mereka mengalami tekanan mental dan enggan kembali bersekolah akibat kejadian tersebut.

JPPI: Tindakan Itu Bentuk Kekerasan Simbolik dan Fisik

Sorotan terhadap kasus ini juga datang dari Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.

Ia menilai tindakan pemotongan rambut secara paksa merupakan bentuk kekerasan simbolik sekaligus fisik terhadap siswa.

“Kita harus tegas membedakan antara disiplin dan penghukuman,” kata Ubaid, Kamis (7/5/2026). dilansir dari Kompas.com

Menurutnya, tindakan memotong rambut tanpa persetujuan siswi dan tanpa komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua menunjukkan pendekatan pendidikan yang keliru.

“Memotong rambut secara paksa, apalagi tanpa komunikasi terlebih dahulu kepada orang tua dan tanpa persetujuan siswi, adalah bentuk kekerasan simbolik dan fisik,” ujarnya.

Ubaid menegaskan bahwa rambut bagi perempuan bukan sekadar persoalan estetika. Rambut juga berkaitan dengan identitas diri dan harga diri seseorang.

Karena itu, ia menilai tindakan tersebut mencerminkan arogansi kekuasaan di lingkungan sekolah dan menunjukkan kegagalan memahami prinsip perlindungan anak.

“Guru tidak boleh menjadi hakim tunggal di sekolah. Jika ada aturan rambut, harus ada edukasi terlebih dahulu, termasuk dialog dengan para siswa dan pemanggilan orang tua,” katanya.

Ia juga mengkritik keras pendekatan yang langsung mengambil tindakan tanpa melalui tahapan komunikasi dan pembinaan.

“Melompati semua tahapan itu dan langsung ‘main gunting’ adalah tindakan primitif dalam dunia pendidikan modern,” tegasnya.

Langkah Dedi Mulyadi Menjadi Simbol Pemulihan Psikologis Korban

Di tengah polemik yang berkembang, langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi perhatian masyarakat. Ia memilih melakukan penanganan awal terhadap para korban dengan membawa mereka ke salon untuk merapikan rambut.

Sebanyak 18 siswi diketahui telah mendapat pendampingan tersebut sebagai bagian dari upaya memulihkan rasa percaya diri mereka.

“Anak-anaknya sudah merapikan rambutnya di salon. Kemarin sudah saya kirim, jumlahnya 18 orang, sudah selesai,” ujar Dedi.

Langkah itu dinilai sebagian masyarakat sebagai bentuk empati pemerintah terhadap kondisi psikologis siswa. Penanganan kasus pendidikan, menurut banyak pihak, tidak cukup hanya berbicara soal aturan dan sanksi, tetapi juga pemulihan mental korban.

Meski demikian, publik masih menunggu langkah lanjutan terkait evaluasi maupun sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Pendidikan Modern Menuntut Pendekatan yang Lebih Humanis

Kasus ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana sekolah membangun disiplin tanpa melukai mental siswa. Dalam dunia pendidikan modern, pendekatan berbasis dialog dan pembinaan mulai lebih dikedepankan dibanding tindakan yang bersifat mempermalukan siswa di depan umum.

Banyak pemerhati pendidikan menilai bahwa aturan sekolah memang penting untuk menjaga ketertiban. Namun, proses penegakannya harus tetap mempertimbangkan hak anak, etika komunikasi, serta dampak psikologis jangka panjang.

Remaja merupakan fase usia yang sangat sensitif terhadap penerimaan sosial dan penghargaan diri. Tindakan yang dianggap mempermalukan dapat meninggalkan trauma, menurunkan rasa percaya diri, bahkan memengaruhi semangat belajar siswa.

Karena itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci utama. Ketika ditemukan pelanggaran tata tertib, pendekatan persuasif dan edukatif dinilai lebih efektif dibanding tindakan spontan yang berpotensi melukai perasaan siswa.

Kasus Garut juga menjadi momentum penting bagi dunia pendidikan untuk memperkuat pendidikan karakter yang berbasis empati. Guru tidak hanya berperan sebagai penegak aturan, tetapi juga pendamping psikologis yang membantu siswa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Harapan Publik untuk Sekolah yang Aman dan Menghargai Martabat Anak

Di tengah sorotan publik yang begitu besar, masyarakat sebenarnya berharap lahirnya perubahan positif dari kasus ini. Banyak pihak ingin sekolah tetap menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menghargai martabat peserta didik.

Peristiwa ini diharapkan menjadi momentum evaluasi bersama bagi sekolah, guru, pemerintah, dan orang tua untuk membangun budaya pendidikan yang lebih empatik. Disiplin tetap penting, tetapi harus dijalankan dengan cara yang mendidik, manusiawi, dan menghormati martabat siswa.

Disiplin memang penting, tetapi cara menerapkannya harus tetap mengedepankan empati, komunikasi, dan perlindungan terhadap psikologis anak.

Karena pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan sekadar membuat siswa patuh terhadap aturan, melainkan membentuk manusia yang tumbuh dengan rasa percaya diri, karakter kuat, dan lingkungan belajar yang sehat.